hut

Mendekati Ramadan, Kenaikan Harga Berikan Tekanan Inflasi

Editor: Satmoko Budi Santoso

BALIKPAPAN – Kenaikan harga mendekati bulan Ramadan diperkirakan akan memberikan tekanan Inflasi pada Kota Balikpapan di bulan depan.

Beberapa faktor yang diperkirakan masih akan memberi tekanan inflasi di antaranya terhambatnya pasokan bahan makanan dampak masih tingginya curah hujan di daerah pemasok, dan penyesuaian tarif sewa rumah atau akomodasi.

Pada bulan Maret 2019 ini, Balikpapan tercatat deflasi sebesar -0,28% (mtm) lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,20% (mtm). Inflasi Maret 2019 juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi bulan Maret selama 3 tahun terakhir yang sebesar 0,07% (mtm).

“Inflasi pada bulan Maret 2019 lebih banyak didorong oleh penurunan harga kelompok bahan makanan yang memberikan andil deflasi terbesar yaitu -0,21% (mtm),” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Bimo Epyanto, Senin (1/4/2019).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Bimo Epyanto -Foto: Ferry Cahyanti

Deflasi pada kelompok bahan makan tersebut didorong oleh telur ayam ras, wortel dan layang/benggol. Sedangkan kelompok transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan juga mengalami deflasi dengan sumbangan sebesar -0,10% (mtm) seiring dengan penurunan tarif angkutan udara (-0,15%, mtm) meskipun tertahan kenaikan harga mobil dengan sumbangan 0,05% (mtm).

Namun disisi lain dijelaskannya, kelompok pendidikan dan kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau mengalami inflasi dengan andil masing-masing sebesar 0,03% (mtm) yang dipengaruhi oleh kenaikan biaya pendidikan SD dan harga rokok kretek filter.

“Meskipun bulan Maret deflasi tetapi secara tahunan inflasi IHK Kota Balikpapan mencatatkan angka sebesar 2,97% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,48% (yoy), namun lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,99% (yoy),” terang Bimo Epyanto.

Dalam upaya pengendalian inflasi daerah dan memitigasi tekanan risiko inflasi, pihaknya bersama Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) Kota Balikpapan telah mengambil beberapa upaya pengendalian harga yaitu melakukan pemantauan komoditas secara berkala.

Menyusun dan merumuskan Roadmap pengendalian inflasi, aktivasi Rumah Pangan Kita (RPK) melalui Bulog, dan melanjutkan program urban farming program Kampung Wisata Peduli Inflasi di Kampung Phinisi Balikpapan.

Sementara itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk membentuk Perusahaan Daerah atau Perusda Pangan yang tujuannya menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

“Balikpapan masih bergantung dari luar pulau seperti Jawa dan Sulawesi seperti sayur-sayuran, daging sapi juga dipasok dari luar daerah, sehingga cenderung naik kalau saat hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Natal,” tukas Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Sandy Ardian.

Ia mencontohkan Jakarta yang telah mengambil langkah tersebut. “Sudah saatnya ada perusahaan daerah untuk membidangi persoalan pangan. Ya, seperti di Jakartalah,” sebutnya.

Sandy menambahkan, fungsi Perusda Pangan bukan hanya menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, akan tetapi keberadaannya juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Termasuk mencegah permainan harga oleh distributor alias praktik kartel.

“Perusda murni untuk melayani kebutuhan pangan dan menjaga harganya sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah,” imbuhnya.

Lihat juga...