MK: Pengumuman ‘Quick Count’ Dua Jam Setelah Pemungutan Suara, Konstitusional 

Editor: Koko Triarko

259
Sidang Pengucapan Putusan Uji Materil UU Pemilu terkait Quick Count di Ruang Pleno, Gedung MK -Foto: M Hajoran

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya permohonan Pemohon uji materil Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal tersebut, diatur mengenai pengumuman hasil hitung cepat (quick count) selama dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat adalah konstitusional. 

“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan putusan uji materil UU Pemilu di ruang Pleno, Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi, Saldi Isra, Mahkamah menilai ketentuan batas waktu paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat untuk mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu, tidak dapat dimaknai telah menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi berkenaan dengan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu.

Meskipun demikian, sebut Saldi, hanyalah menunda sesaat hak dimaksud demi alasan yang jauh lebih mendasar, yaitu melindungi kemurnian suara pemilih, yang jika diikuti petitum Pemohon.

“Selisih waktu dua jam antara wilayah WIB dengan wilayah WIT memungkinkan hasil penghitungan cepat Pemilu di wilayah WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di wilayah WIB belum selesai dilakukan. Pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis “sekadar” ingin menjadi bagian dari pemenang,” jelasnya.

Saldi menyebutkan, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, pertimbangan perihal budaya hukum dan budaya politik masyarakat turut pula menjadi faktor determinan terhadap tercapai atau tidaknya maksud mewujudkan kemurnian suara pemilih yang hendak dicapai, oleh asas jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

“Selain itu, secara metodologis, hitung cepat (quick count) bukanlah bentuk partisipasi masyarakat yang sepenuhnya akurat, karena di dalamnya masih mengandung rentang kesalahan (margin of error),” katanya.

Dengan demikian, sambungnya, sekecil apa pun rentang kesalahan dalam hitung cepat yang digunakan, akan tetap berpengaruh, terutama ketika selisih perolehan suara antarkandidat berada dalam rentang kesalahan tersebut. Artinya, keandalan hitung cepat adalah terjamin jika perolehan suara antarkandidat atau antarkontestan jauh melampaui rentang kesalahan tersebut.

Lanjut Saldi, pembatasan dalam bentuk penundaan pemenuhan hak untuk memberikan dan memperoleh informasi sebagaimana diuraikan di atas, yang disebabkan oleh perbedaan wilayah waktu tersebut, masih memenuhi syarat pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

“Dengan pertimbangan demikian, dalil Pemohon terkait permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, permohonan perkara uji materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum diajukan oleh Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI).

Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 UU Pemilu yang memuat mengenai pengumuman survei atau jajak pendapat pada masa tenang, serta aturan mengeni pengumuman hasil hitung cepat selama dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat.

Meski seluruh norma dari pasal-pasal yang diujikan dalam permohonan ini telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah, melalui tiga putusan, yakni Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2009,  juncto Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 bertanggal 3 Juli 2009, juncto Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 bertanggal 3 April 2014.

Menurut anggapan Pemohon, berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya telah menimbulkan kerugian hak konstitusional, karena melarang hasil survei dan jajak pendapat diumumkan pada masa tenang, serta melarang pengumuman hasil quick count, jika dilakukan sebelum dua jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat selesai dilakukan.

Lihat juga...