hut

MK Tidak Berwenang Adili Sengketa Internal Lembaga Negara

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali tidak adanya kewenangan mengadili Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).

Seperti yang dimohonkan Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Farouk Muhammad (Pemohon I), yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI Periode 2014-2019, serta Nurmawati Dewi Bantilan (Pemohon II) yang menjabat sebagai Anggota DPD RI Periode 2014-2019. Dalam pembacaan ketetapan perkara tersebut, Ketua MK, Anwar Usman, menyebut para Pemohon bukanlah lembaga negara. Pemohom adalah pimpinan DPD, yang melaksanakan kewenangan DPD Periode 2014-2019.

Adapun Termohon (Pimpinan DPD RI Periode April 2017-September 2019) juga bukan merupakan lembaga negara, melainkan pimpinan DPD yang melaksanakan kewenangan DPD Periode 2017-2019.  “Di samping itu, objek yang dipersengketakan juga bukan merupakan hal yang terkait dengan kewenangan DPD yang diberikan oleh UUD 1945, yang diambil alih oleh lembaga negara lain. Melainkan sengketa internal mengenai pemberhentian Pemohon I dan Pemohon II sebagai Wakil Ketua DPD yang tidak dapat dilepaskan dari dimensi personal antarpihak yang bertikai,” kata Ketua MK Anwar Usman, saat membacakan ketetapan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Menurut Mahkamah, dalam pertimbangan hukum, permohonan para Pemohon tidak termasuk ke dalam sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 UU MK, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006.

“Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, terhadap permohonan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 48A ayat (1) huruf 7 a UU MK, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon. Sehingga sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) UU MK Mahkamah menerbitkan Ketetapan. Menetapkan, menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon,” ucap Anwar Usman.

Sebelumnya, para Pemohon menjelaskan, Termohon telah mengambil dan merugikan kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan Pasal 22C ayat (3), Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23E ayat (2), dan Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 yang sedang dijalankan sejak 4 April 2017.

DPD RI merupakan lembaga negara yang terdiri dari unsur anggota yang telah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Melalui proses pemilihan umum tersebut, anggota DPD RI yang terpilih dari tiap provinsi melakukan pemilihan ketua pimpinan. Prosesnya mengikuti masa jabatan keanggotaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD RI No.1/2014, yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20P/HUM/2017.

Kemudian, dibentuklah alat kelengkapan lain guna mendukung kinerja pimpinan dalam menjalankan lembaga selama lima tahun. Sedangkan Termohon adalah lembaga DPD, dengan pimpinan baru dengan masa jabatan 2,5 tahun, yakni April 2017-September 2019.

Pimpinan baru ditetapkan 4 April 2017 sebagai pimpinan, setelah dikeluarkannya Putusan MA 20P/HUM/2017. Selanjutnya, para Pemohon menilai pengambilalihan tersebut tidak dapat terpisahkan antara pimpinan dengan kelembagaan. Selama pimpinan belum ditetapkan secara sah, maka lembaga DPD RI belum dapat melaksanakan kewenangan konstitusionalnya.

Sebagai pimpinan lembaga majemuk, unsur mutlak yang harus dipenuhi adalah pimpinan yang sah secara hukum. Berdasarkan dalil yang dimohonkan, pada petitum, para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan sah para Pemohon sebagai Pimpinan DPD RI Periode 2014 – 2019. Selain itu, Pemohon meminta agar Mahkamah memulihkan hak-hak para Pemohon selaku ketua dan anggota dalam kedudukan dan harkat martabatnya dalam keadaan semula.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

manisa escort

»

iskenderun escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

»
escort99.com