MK Tolak Uji Materil KUHAP

Editor: Koko Triarko

Sidang Pengucapan Putusan Uji Materil KUHAP di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK Jakarta -Foto: M Hajoran

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya uji materil Pasal 77, huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebab, batasan limitatif, bahwa penyidikan adalah sebuah proses yang telah dimulai dengan didahului adanya tindak pidana. Ada pun proses penyidikan merupakan upaya mengembangkan dugaan adanya tindak pidana, yang telah ditemukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti.

“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan sidang pengucapan putusan uji materil UU Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di ruang sidang, Gedung MK, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Hakim Konstitusi, Suhartoyo, menyebutkan, bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, bahwa penyidik memiliki kewenangan, di antaranya melakukan pemeriksaan surat, penahanan, dan mengadakan penghentian penyidikan.

Dengan arti kata, tampak jelas batasan limitatif, bahwa penyidikan adalah sebuah proses yang telah dimulai, dengan didahului adanya tindak pidana. Ada pun proses penyidikan itu sendiri merupakan upaya mengembangkan dugaan adanya tindak pidana, yang telah ditemukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti.

“Dengan demikian, tujuan praperadilan baru dapat terlaksana, setelah terdapat kemungkinan adanya tindakan upaya paksa yang berimplikasi adanya perampasan kemerdekaan, dan hal tersebut baru dimulai pada tahap penyidikan yang wilayahnya berada setelah proses penyelidikan selesai,” jelasnya.

Suhartoyo menyatakan, sepanjang KUHAP sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan penyelidikan dengan penyidikan, maka sebagai konsekuensi logis adalah tidak akan dibenarkan hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap benda/barang, dalam tindakan penyelidikan tersebut.

“Karena itu, konsekuensi yuridisnya, hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan,” ungkapnya.

Meskipun hasil penyelidikan tidak dapat dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan, tambah Suhartoyo, tidaklah kemudian menghilangkan hak pelapor untuk mengetahui proses penyelidikan kepada pihak penyelidik.

Ada pun Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mencabut Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009, tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menganut prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel.

“Berdasarkan kedua prinsip tersebut, tidak ada alasan bagi pihak kepolisian untuk tidak memenuhi hak pelapor untuk memberikan hasil penyelidikan. Bila hal tersebut tidak dilakukan, masih terdapat mekanisme untuk mempermasalahkan bagi pelapor, dengan tentunya dapat diberikan punishment, bila terbukti penyelidik tersebut melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, lanjut Suhartoyo, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Sebelumnya, terhadap perkara yang dimohonkan Azam yang merupakan seorang advokat yang tergabung dalam Aliansi Anak Bangsa, menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa “penghentian penyidikan” telah membatasi dan menghilangkan arti dari fungsi pengawasan dalam proses penegakan hukum acara pidana.

Karena sejatinya, penyidikan bukan merupakan proses yang dapat dipisahkan dari penyelidikan. Penerapan frasa tersebut telah menghilangkan kepastian dan perlindungan hukum Pemohon sebagai pelapor tindak pidana.

Lihat juga...