MK Tolak Uji Materil UU ASN

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan uji materi Pasal 87 ayat (2) UU No.5/2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua MK Anwar Usman – Foto M Hajoran Pulungan

MK tidak menemukan adanya makna ambigu yang dinilai menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan. “Amar Putusan. Mengadili, Menolak permohonan Pemohon,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan uji materi UU ASN di Ruang Pleno, Gedung MK Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Dalam pertimbangan Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi, Arif Hidayat, disebutkan tidak ditemukannya makna ambigu, yang dinilai menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, kerancuan, atau bermakna ganda, sebagaimana didalilkan Pemohon.

“Dalam hal ini, Pemohon melihat ambiguitas terjadi pada Pasal 87 ayat (2) dengan dalam Pasal 87 ayat (4). Tapi Mahkamah justru melihat keberatan Pemohon bukan terletak pada pasal 87 UU ASN, ayat tersebut. Melainkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB)/2018 dan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforamasi Birokrasi (Menpan RB) 20/2018,” kata Arief Hidayat.

Dengan demikian, seharusnya keberatan ditujukan bukan kepada norma Pasal 87 ayat (2)  dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN. Melainkan kepada SKB/2018 dan SE MENPAN RB 20/2018, di mana hal itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

“Bedasarkan seluruh pertimbangan hukum, dalil pehomohon yang berkaiatan dengan inkonstitusionalitas Pasal 87 ayat (2) UU ASN tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan Pasal 87 ayat (4) yang mengatur tentang alasan-alasan yang menyebabkan PNS diberhentikan tidak hormat, berarti telah melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945,” ungkapnya.

Sehingga, wajar jika yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat, sebagiamana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf a. “Jika hal itu terjadi, berarti PNS yang bersangkutan telah melanggar sumpahnya untuk taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

Meskipun demikian, MK mengubah bunyi dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b. Jika sebelumnya berbunyi dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum.

“Dan bunyi pasal tersebut “Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,” kata Ketua MK Anwar Usman.

Lihat juga...