hut

MUI: Pemilu Momentum Ikhtiar Kolektif Perbaikan Bangsa

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 merupakan momentum kolektif untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi, dalam tausiahnya menjelang Pemilu serentak pada 17 April 2019.

Dalam tausiahnya, MUI memandang hasil Pemilu 2019 sangat penting dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Juga akan menentukan arah perjalanan bangsa dan pembangunan serta penyelenggaraan negara selama lima tahun ke depan.

Menurutnya, Pemilu serentak 2019 merupakan agenda kenegaraan konstitusional dalam rangka memilih dan menegakkan kepemimpinan (imamah dan imarah) di Indonesia.

Dia menegaskan, pemilu hendaknya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, suka cita dan gembira untuk memilih para pemimpin di lembaga legislatif dan eksekutif.

“Pemilu merupakan momentum ikhtiar kolektif untuk perbaikan kehidupan bangsa dalam rangka menjaga nilai-nilai agama dan menyejahterakan umat manusia (hirasat addin wa siyasat addunya),” kata Zainut di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

MUI mendorong umat Islam Indonesia menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk memilih pemimpin (nashbul imam) sesuai hati nurani. Dengan memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tablig). Serta mempunyai kemampuan (fathanah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.

MUI menegaskan, penyelenggara negara, khususnya pemerintah, harus memenuhi syarat. Yakni antara lain sebut Zainut, memiliki kemampuan nalar (kecerdasan) untuk menetapkan kebijakan yang menyangkut rakyat dan kemaslahatan mereka (siyasah al ra’iyyah wa tadbir mashalihihim).

Selain itu, juga memiliki kemampuan, ketahanan fisik dan mental dengan landasan iman dan taqwa. Untuk menyelesaikan berbagai krisis dan menetapkan hukum serta kebijakan secara benar (al-ijtihad fi al- nawazil wa al-ahkam).

MUI mengimbau umat Islam, masyarakat luas untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga situasi dan kondisi yang kondusif, tertib, dan aman selama kegiatan Pemilu serentak 2019 berlangsung. Hingga ditetapkannya pengumuman hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Apabila diduga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pemilu, segera melaporkan kepada petugas penyelenggara pemilu sesuai tingkatannya,” ujar Zainut.

Terkhusus kepada para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, MUI berharap dapat memerankan diri sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Juga ikut aktif menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, tenang, damai penuh persaudaraan.

“Kami juga mengimbau umat Islam tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dengan umat Islam yang berbeda pilihan politiknya,” tegasnya.

MUI berharap umat Islam menghindari segala sikap dan perilaku yang mengarah kepada terjadinya pembelahan, perpecahan dan permusuhan antarumat.

Terpenting lagi kata Zainut, masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sesama anak bangsa), saling menghormati dan  memuliakan meskipun berbeda pilihan politiknya.

Ini bertujuan demi tetap terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kepada para penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP, MUI meminta agar mereka bersikap
independen, imparsial, profesional, responsif, transparan dan akuntabel.

Ini menurutnya, bertujuan agar dapat terselenggara pemilu yang demokratis, tertib, aman, jujur, adil, berkualitas dan bermartabat. “Sehingga rakyat dapat menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, gembira,  tanpa adanya tekanan dan paksaan,” tukasnya.

MUI juga mengingatkan kepada peserta pemilu. Yaitu partai politik, calon anggota legislatif dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, serta seluruh tim pendukungnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemilu dan pelanggaran hukum lainnya.

“Termasuk tidak menggunakan politik uang (risywah siyasiyah) dan kampanye hitam (black campaign),” ujar Zainut.

Apabila hal itu dilakukan menurutnya, dapat menciderai demokrasi, kualitas pemilu, dan kerusakan moral masyarakat. Dan tentu tidak akan menghasilkan pemimpin yang benar, berkualitas sesuai cita-cita, dan harapan rakyat selama lima tahun ke depan.

Lebih lanjut disampaikan, MUI mendorong peserta pemilu untuk menggunakan mekanisme hukum yang telah tersedia. Juga lembaga untuk menyelesaikan sengketa pemilu untuk mencari keadilan.

Apabila ada dugaan pelanggaran peraturan pemilu agar diajukan ke Bawaslu. Begitu pula adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu segera diadukan ke DKPP.

Jika ada perselisihan hasil pemilu hendaknya diajukan ke Mahkamah Agung (MK). “MUI menekankan pentingnya Bawaslu, DKPP dan MK menunaikan tugasnya secara independen dan imparsial. Agar yang benar diputuskan benar, dan yang salah dinyatakan bersalah,” tukasnya.

Dalam tausiah, MUI juga mendorong TNI dan Kepolisian RI untuk menjalankan tugas menjaga dan mengawal pelaksanaan Pemilu 2019, agar berjalan lancar, tertib, dan aman.

MUI meminta pimpinan, aparat TNI-Polri sebagai alat negara, dan ASN sebagai abdi negara, hendaknya dapat bersikap netral, tidak memihak kepada kepentingan politik tertentu.

MUI juga mengimbau kepada media massa, untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya meliput dan memberitakan tentang pemilu secara obyektif, adil, berimbang, dan netral.

Zainut mengajak seluruh masyarakat Indonesia menyongsong Pemilu 2019 pada 17 April 2019 dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT. Dengan harapan semoga berjalan demokratis, lancar, tertib, dan aman.

Rakyat juga mendapatkan pemimpin yang mampu menjaga amanah selama lima tahun ke depan, dan mampu membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi umat dan bangsa.

Lihat juga...