MUI: Politik Uang Merusak Sistem Demokrasi

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Menjelang pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 17 April 2019, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan tausiyah. Yakni diantaranya, haram hukumnya menggunakan politik uang.

Wakil Ketua Umum MUI, Yunahar Ilyas mengatakan, MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa politik uang hukumnya haram. “Jadi mereka yang menyuap dan menerima uang akan dilaknat Allah SWT,” kata Yunahar dalam tausiyahnya di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Dia mengatakan, ada istilah serangan fajar dengan membagikan uang kepada masyarakat menjelang hari pencoblosan pemilu. Dan tindakan tersebut sangat jelas hukumnya haram.

Oleh karena itu, kata Yunahar, MUI mengingatkan kepada peserta pemilu, yaitu partai politik, calon anggota legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta seluruh tim pendukungnya tidak menggunakan politik uang (risywah siyasiyah).

Apabila hal itu dilakukan menurutnya, dapat mencederai demokrasi, kualitas pemilu, dan kerusakan moral masyarakat, serta tidak akan menghasilkan pemimpin yang benar dan berkualitas sesuai cita-cita dan harapan rakyat selama lima tahun ke depan.

Dia menegaskan, bahwa politik uang merusak sistem demokrasi dan terpilihnya pemimpin yang baik, adil, dan amanah tidak akan tercapai.

“Yang jelas (politik uang) tidak diridhoi oleh Allah SWT. Kalau dalam bahasa Nabi, dilaknat. Mendapatkan kutukan orang-orang baik yang menyuap, maupun yang disuap,” tegas tokoh Muhammadiyah, ini.

Lihat juga...