Nelayan Ikan Asin di Sutera Perlu Perlindungan Hukum

Editor: Satmoko Budi Santoso

PESISIR SELATAN – Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melakukan Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Hasil Pemasaran (Poklahsar) Lansano dan Poklahsar Wanita Mandiri bertempat di Nagari Lansano Taratak, Kecamatan Sutera.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, mengatakan, di daerah Sutera cukup banyak masyarakat yang bekerja sebagai seorang nelayan. Sehingga bagi para ibu-ibu memilih ikut terlibat dalam hasil tangkap nelayan, dengan cara memproduksi ikan kering atau ikan teri.

Hal ini pun turut dibina, guna meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan.

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni/Foto: M. Noli Hendra

“Untuk meningkatkan usaha perikanan, kami membina masyarakat dalam bentuk pelatihan untuk pengolahan hasil ikan dan budidaya ikan.

Kemudian juga memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan termasuk mengarahkan agar setiap Poklahsar memiliki badan hukum,” katanya, Senin (15/4/2019).

Ia menyatakan di kawasan Kecamatan Sutera, terdapat banyak masyarakat yang melakukan usaha produksi ikan asin tersebut. Terutama di kawasan Muaro Lansano, di sana akan terlihat banyak pondok yang merupakan tempat proses memproduksi ikan asin.

Bahkan di daerah Sutera bisa dikatakan sebagai daerah yang produksi terbesar ikan asin di Pesisir Selatan. Jika diperkirakan, jumlahnya mencapai ratusan pondok produksi ikan asin. Semua pondok itu dikerjakan oleh para ibu yang merupakan keluarga dari nelayan setempat.

“Sejauh ini mereka yang berusaha ikan teri, tidak terpikirkan oleh mereka tentang kemungkinan ada persoalan hukum. Seperti mungkin ada cara membuat ikan asin yang melanggar aturan kesehatan, atau persoalan yang lainnya. Hal inilah yang perlu dilakukan,” ujarnya.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan Pesisir Selatan, Susilawati, menjelaskan, pembinaan yang dilakukan pada dua kelompok kali ini lebih difokuskan untuk pembentukan badan hukum kelompok.

Kenapa itu perlu, karena dengan demikian dapat memberikan status legal yang diberikan oleh negara berdasarkan Undang -Undang kepada rakyatnya yang bersama membentuk lembaga.

“Jika sudah ada badan usaha, akan lebih memudahkan bagi masyarakat nelayan dalam menjalankan usaha. Karena usaha yang dijalani kini bagi ibu-ibu itu, turut membantu nelayan dalam memperluas pasar. Tidak hanya hasil tangkapan dijual ke pasar, tapi hasil tangkapan dapat dijual setelah dikeringkan atau dikenal dengan ikan teri,” sebutnya.

Menurutnya dengan adanya dasar hukum yang mengatur tentang kelembagaan kelompok, maka diharapkan Poklahsar tersebut memiliki badan hukum yang jelas dan terdaftar di Kemenkumham.

“Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat Badan Hukum diantaranya kelompok harus memiliki Berita Acara Pembentukan kelompok, dan mempunyai AD/ART, kepengurusan, Surat keterangan Domisili dan NPWP,” ungkapnya.

Ditambahkannya, melalui Badan Hukum tersebut, Poklahsar akan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun dari pihak swasta.

“Memiliki badan hukum sendiri telah disyaratkan untuk pengajuan proposal bantuan hibah, baik dari tingkat kabupaten, provinsi maupun dari swasta sehingga Poklahsar dapat mengakses bantuan tersebut,” tutupnya.

Lihat juga...