Pakar Hukum: Meskipun Diperdagangkan, Pendidikan Tetap Diatur Negara

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Guru Besar Ilmu Hukum Internasional, Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menegaskan, Pemerintah tidak lepas tangan pada bidang pendidikan.

Meskipun sektor pendidikan merupakan jasa yang dapat diperdagangkan, maksud dari jasa pendidikan perlu diatur perdagangannya, karena pendidikan merupakan jasa yang berada dalam domain kewajiban negara.

“Pemerintah perlu mengatur maksud dari jasa pendidikan perdagangan yang seperti apa, karena pendidikan merupakan jasa yang berada dalam domain kewajiban negara. Meskipun di sisi lain, jasa pendidikan telah lama dikomersialkan di masyarakat,” kata Hikmahanto selaku Ahli Pemerintah dalam sidang uji materiil Pasal 4 ayat (2) huruf d UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Guru Besar Ilmu Hukum Internasional, Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana – Foto: M. Hajoran Pulungan

Menurut Hikmahanto, jasa pendidikan yang bersifat komersial juga diminati oleh para pelaku dari luar negeri. Oleh karena itu, dalam berbagai perjanjian internasional di bidang perdagangan, jasa pendidikan masuk dalam jasa yang harus dibuka bagi pelaku usaha.

Tentu bila jasa pendidikan dibuka untuk para pelaku usaha dari negara lain, maka Pemerintah perlu mengaturnya.

“Di sinilah makna penting dari Pasal 4 ayat (2) huruf d, dimana dibukanya jasa pendidikan bagi pelaku usaha dari negara lain, bukan berarti pelaku usaha tersebut bisa semaunya memasuki jasa pendidikan di Indonesia. Pemerintah tentu mempunyai kewenangan untuk mengatur pelaku usaha dari luar negeri, ketika hendak memasuki jasa pendidikan di Indonesia,” ungkapnya.

Hikmahanto menyebutkan, kalimat “Selain lingkup pengaturan,” jadi pengaturan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diatur jasa yang dapat diperdagangkan, meliputi jasa pendidikan. Jadi, jasa pendidikan katanya, harus mendapat pengaturan, tidak dibuka sebebas-bebasnya.

“Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor dari pelbagai perjanjian perdagangan internasional. Di era global ini, masyarakat internasional telah menyepakati adanya perdagangan dunia yang bebas (free trade).

Sebagaimana telah diuraikan, perdagangan bebas ini didasarkan pada perjanjian, baik bilateral, regional, maupun multilateral. Terkait dengan perdagangan ini, maka komoditas yang diperdagangkan itu berupa barang, jasa, dan hal-hal yang terkait dengan kekayaan intelektual,” jelasnya.

Di bidang jasa, lanjut Hikmahanto, banyak yang disepakati antarnegara agar pasar di suatu negara dibuka, di mana salah satu di antaranya adalah jasa pendidikan.

Jasa pendidikan di sini tentunya bukan jasa pendidikan yang wajib disediakan oleh negara, jasa pendidikan yang dimaksud adalah jasa pendidikan yang bersifat komersial di berbagai tingkatan.

“Terdapat konsekuensi hukum jika Pasal 4 ayat (2) UU Perdagangan dibatalkan. Misalnya, MK membatalkan instrumen ratifikasi, maka konsekuensinya adalah Indonesia harus keluar dari perjanjian internasional yang telah diikuti. Padahal, untuk ke luar dari perjanjian internasional bukanlah hal yang mudah. Tidak mudah karena ada perjanjian internasional yang tidak mengatur tentang bagaimana prosedur pengunduran diri, seperti piagam PBB,” ujarnya.

Permohonan uji materiil ini diajukan oleh Reza Aldo Agusta, Mahasiswa Semester 4 Unika Atmajaya Yogyakarta. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang diuji menyatakan, “(2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur jasa yang dapat diperdagangkan meliputi: d. Jasa Pendidikan.”

Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan dengan semakin meningkatnya biaya pendidikan. Dengan dijadikannya pendidikan sebagai komoditas perdagangan, biaya pendidikan niscaya akan meningkat karena yang menjadi tujuan bukan lagi pencerdasan, melainkan berorientasi pada keuntungan.

Menurut Pemohon, tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertulis pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4.

Lihat juga...