Pembangunan Jalan di Kawasan Hutan Lindung Harus Ajukan Izin

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

MAUMERE — Pembangunan jalan di dalam kawasan hutan lindung sebelum dilakukan pihak desa atau dinas harus mengajukan usulan pinjam pakai. Izin tersebut dibuat dan diserahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hery Siswandi. Foto: Ebed de Rosary

“Kami pernah menggagalkan pembangunan jalan di desa Runut dan dusun Blidit desa Egon. Pembangunan jalannya masuk di wilayah kawasan hutan lindung sehingga kami hentikan,” sebut Hery Siswandi Kepala bidang Konservasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan kabupaten Sikka, Rabu (3/4/2019).

Hery menambahkan, terkadang masyarakat dan pemerintah desa berdalih bahwa jalan tersebut telah ada jauh sebelumnya dan masih merupakan jalan tanah. Pihaknya hanya melakukan pelebaran, penyemenan dan pengaspalan saja, padahal ini melanggar hukum.

“Di desa Tuabao kecamatan Waiblama pun kami telah kesana dan mengecek dan ternyata jalannya sudah selesai dikerjakan sebagian,” tuturnya.

Jangankan membuat jalan, kata Hery, membuka kebun atau menebang pohon maupun tinggal di dalam kawasan hutan lindung saja dilarang.

“Banyak rumah dan perkampungan di dalam kawasan hutan lindung telah mendapat ijin Hutan Kemasyarakatan (HKm). Dulu izinnya bisa dilakukan bupati tetapi sekarang harus melalui gubernur,” ungkapnya.

Hery pun berharap agar masyarakat sebelum melakukan aktivitas di dalam hutan lindung memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Kehutanan.

“Kami berharap masyarakat melaporkan bila melihat ada aktivitas penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung. Petugas kami terbatas untuk memantau seluruh kawasan hutan lindung dengan luas yang sangat besar,” tuturnya.

Marianus Nong Lehan, warga kampung Leng desa Wairterang kecamatan Waigete kabupaten Sikka mengaku, warga kampung Leng dan Kokongpuhat kesulitan untuk menuju ke desa Nangatobong dan Wairterang karena harus melewati kawasan hutan.

“ Warga berharap agar pemerintah bisa mengijinkan pembangunan jalan setapak untuk dilewati sepeda motor saja agar warga bisa mudah menjual hasil perkebunan ke pasar di kecamatan atau ke kota Maumere,’ ungkapnya.

Kalau saat ini kata Marianus, warga harus berjalan kaki naik turun bukit sambil memanggul hasil perkebunan. Anak-anak juga banyak yang putus sekolah karena setiap hari harus berjalan kaki sekitar 3 kilometer.

“Kasihan kalau ada orang sakit maka kami terpaksa harus membuat tandu untuk membawanya ke Puskesmas di kecamatan. Kalau sakit saat malam hari maka ini menjadi kendala sebab jalannya gelap dan hanya mengandalkan senter,” terangnya.

Lihat juga...