Pembebasan PBB di Jakarta Diperluas untuk Guru hingga Pahlawan

Editor: Satmoko Budi Santoso

226

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menginginkan memperluas kebijakan gratis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp 1 miliar. Perluasan kebijakan ini menyasar ke sejumlah profesi dari guru, pensiunan, hingga para pahlawan.

“Bahkan, mulai tahun ini, semua guru bebas PBB di Jakarta, kemudian termasuk pensiunan guru, jadi yang di bawah Rp 1 miliar itu malah ditambah sekarang,” ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Hal itu lantaran kabar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyetop PBB gratis untuk NJOP sampai dengan Rp 1 miliar. Tak hanya guru, kebijakan ini juga akan berlaku untuk veteran, pensiunan pegawai negeri sipil (PNS), mantan presiden hingga wakil presiden.

“Kita juga akan bebaskan beban PBB untuk pensiunan guru, purnawirawan TNI-Polri, pahlawan, perintis kemerdekaan, sampai penerima bintang kehormatan dari Presiden,” katanya.

Menurut Anies, mereka adalah orang-orang yang berjasa pada bangsa. Para pahlawan, veteran dan perintis kemerdekaan mendapatkan pembebasan biaya sampai 3 generasi dan guru sampai dua generasi. Pembebasan PBB kepada mereka sebagai bukti tanda jasa.

“Dibebaskan keluarganya yang tinggal di rumah pertamanya. Kalau dia punya dua rumah, rumah kedua enggak. Hanya untuk rumah pertama yang ditinggal. Jadi bukan dihapus tapi ditambah,” tegas Anies.

Semua kebijakan itu akan diberlakukan tahun ini. Namun Anies meminta masyarakat menunggu peraturan resminya.

“Sudah, dalam proses. Semula tidak mau saya umumkan sekarang. Saya mau tunjukkan bahwa bukan dikurangin, tapi justru mau ditambah. Jadi guru itu semualah,” tutur dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudyaaan ini kembali menegaskan, penggratisan PBB hanya berlaku pada rumah pertama. Namun pada rumah kedua, mereka tetap dikenakan pajak.

Penggratisan PBB, dia menuturkan bakal memberi dampak pada pendapatan daerah. Sebab itu, orang nomor satu di DKI tersebut berencana akan mencari sumber pendapatan dari kegiatan lain.

“Tentu ada (dampaknya), itu sebabnya kita harus genjot dari kegiatan yang memiliki nilai tambah,” jelasnya.

Mantan rektor Universitas Paramadina itu mengatakan, salah satu cara untuk menggenjot penerimaan ialah melakukan pendataan kembali objek pajak. Sehingga, dengan objek pajak yang lebih akurat maka pendapatan dari pajaknya bisa meningkat.

“Kenapa kita lakukan pendataan ulang? Karena banyak objek pajak kita yang infonya nggak lengkap. Misalnya, gedung dihitung per lantai 1.000 meter, kenyataannya bisa jadi 1.200 meter nah itu yang kita sedang lakukan dengan cara seperti itu Insyaallah pendapatan pajak jadi lebih banyak,” ujar Anies.

Anies pun menjelaskan, kabar jika PBB untuk NJOP sampai Rp 1 miliar dihapus. Anies mengatakan, justru saat ini sedang disiapkan aturan untuk mengakomodir kebijakan gratis PBB untuk guru hingga pejuang.

“Sudah, sudah, saya sebetulnya nggak mau umumin sekarang tapi karena dibalik-balik jadi diumumin sekarang. Pergubnya sudah diproses, semula saya nggak mau umumkan. Anda tahu kebiasaan saya sampai selesai baru diumumkan. Tapi karena diplesetkan sekarang saya lempengkan, dan saya tunjukkan bahwa bukan dikurangi malah justru mau ditambah,” ungkapnya.

Sebelumnya, batasan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan untuk rumah tinggal dengan nilai jual obyek pajak sampai Rp 1 miliar hingga akhir tahun 2019.

Aturan itu merupakan revisi dari kebijakan pemerintah sebelumnya. Revisi aturan tersebut diterbitkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 38/2019. Pembatasan waktu pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itu dicantumkan pada pasal tambahan, yaitu Pasal 4A. Bunyinya pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Terbitnya aturan itu secara otomatis menggantikan Peraturan Gubernur No 259/2015 tentang Pembebasan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas rumah, rumah susun sederhana sewa, dan rumah susun sederhana milik dengan nilai jual obyek pajak sampai dengan Rp 1 miliar yang ditandatangani Basuki T Purnama.

Dalam aturan lama, tak ada batas waktu untuk pembebasan PBB tersebut. Saat diterapkan pada 2015, kebijakan pembebasan PBB itu disambut baik warga menengah ke bawah DKI Jakarta karena meringankan beban pajak mereka.

Lihat juga...