Pemprov Siapkan Pergub Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali

Editor: Koko Triarko

197
Gubernur Bali, Wayan Koster. -Foto: Sultan Anshori.

DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali kembali mengeluarkan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Tentang Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali.

Menurut Gubernur Bali, Wayan Koster, peraturan ini dirancang sebagai payung hukum dan langkah antisipasi pembajakan atau klaim pihak tertentu, atas karya budaya Bali yang adiluhung. Karya yang akan memperoleh perlindungan termasuk kuliner khas Bali, seperti Lawar.

Koster mengatakan, pada masa lalu, Bali memiliki banyak pengalaman pahit, karena klaim pihak luar terhadap karya seni, budaya tradisi Bali. Ia mencontohkan, kasus Tari Pendet yang sempat diklaim negara tetangga, desain kerajinan perak yang diklaim sebagai milik pengusaha asing, hingga kasus peniruan atau pemalsuan desain wastra Bali.

“Saya banyak mendengar dan mencermati, betapa kekayaan intelektual komunal tradisional Bali, kekayaan intelektual industri dan hak cipta yang mengandung nilai filosofis, kearifan lokal dan keluhuran sering diklaim kepemilikannya, untuk tujuan komersial dan kepentingan lainnya,” ujar Koster, pada jumpa pers di Ruang Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin (15/4/2019) siang.

Hal tersebut, membuatnya sangat prihatin karena hal itu menunjukkan masih kurangnya peran pemerintah daerah dalam nindihin (melindungi) hasil karya budaya Bali.

Sementara itu dalam Rapergub ini, kata Koster, Pemerintah Provinsi Bali memastikan segera menginventarisasi dan memberi pengakuan resmi atas hasil karya budaya Bali, yang bersifat kekayaan intelektual komunal, kekayaan intelektual industri dan hak cipta untuk dilindungi secara hukum.

Hasil karya budaya Bali yang diatur dalam Rapergub mencakup hasil karya individu, kelompok, lembaga, dan komunal.

Dalam rangka memberi perlindungan, setiap karya budaya Bali yang tidak dan/atau belum diketahui penciptanya atau kepemilikannya, dinyatakan menjadi milik pemerintah daerah. Perlindungan meliputi pendampingan, pembinaan dan pengawasan.

“Dalam pelaksanaan pengawasan, kami berikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui penyampaian laporan atau pengaduan, sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap perlindungan hasil karya budaya Bali,” imbuh Koster.

Lebih dari itu, Gubernur memberikan perhatian khusus melalui fasilitasi terhadap kekayaan intelektual yang unik, sakral, luhur, penting, dan strategis bagi daerah Bali, yang dihasilkan oleh individu, kelompok atau lembaga.

Ada pun hasil karya budaya tradisi Bali, meliputi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumberdaya genetik dan potensi indikasi geografis.

“Pada jenis pengetahuan tradisional, mencakup antara lain, pengetahuan pertanian, pengetahuan ekologis, adat istiadat, ritus (magis), perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, pengobatan tradisional atau kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan dan minuman tradisional, moda transportasi tradisional,” tegas Koster.

Sementara jenis ekspresi tradisional budaya, mencakup antara lain, verbal tekstual, pratima/simbol sakral, aksara, sesaji, musik, gerak, teater, sastra, seni tari, seni rupa, upacara adat, arsitektur, kerajinan rakyat, lanskap, dan bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

Sumberdaya genetik dan indikasi geografis berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman atau binatang endemik Bali, kerajinan tangan dan hasil industri kreatif Branding Bali.

“Semua kekayaan intelektual komunal, kekayaan intelektual industri dan hak cipta akan diinventarisasi, dan selanjutnya akan diajukan untuk dicatatkan dalam pusat data Kementerian Hukum dan HAM sebagai kekayaan intelektual,” pungkas Gubernur asal Kabupaten Buleleng ini.

Lihat juga...