Peneliti: Tekan Ongkos Politik, Perlu Reformasi Elektoral

Editor: Koko Triarko

182
Peneliti asal Belanda, Ward Berenschot, dalam acara bedah buku yang diselenggarakan Departemen Politik Pemerintahan Universitas Gajah Mada, bekerja sama dengan KITLV dan Yayasan Pustaka Obor, di Ruang Seminar Timur, FISIPOL UGM –Foto: Jatmika H Kusmargana

YOGYAKARTA – Peneliti asal Belanda, Ward Berenschot, menilai biaya politik di Indonesia masih terlalu besar, sehinggga perlu diturunkan. Menurutnya, masih tingginya biaya politik di Indonesia memiliki kaitan erat dengan fenomena politik transaksional yang masih mewarnai proses pemilu. 

“Untuk menguatkan demokrasi Indonesia, saya pikir penting untuk memikirkan bagaimana menurunkan biaya politik,” katanya, dalam acara bedah buku yang diselenggarakan Departemen Politik Pemerintahan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, bekerja sama dengan KITLV dan Yayasan Pustaka Obor, di Ruang Seminar Timur FISIPOL UGM, Kamis (18/04/2019).

Dalam buku “Democracy for Sale: Pemilu, Klientalisme, dan Negara di Indonesia” yang ditulisnya bersama Edward Aspinall, Ward menggambarkan politik dan demokrasi di Indonesia dalam ruang informal yang justru jarang ditelaah oleh banyak studi politik.

Politik transaksional yang salah satu bentuknya terwujud dalam jual beli suara pada masa pemilihan umum, menurut Ward, merupakan salah satu praktik yang khas dalam politik informal Indonesia.

“Ya, meski isu politik transaksional itu juga ditemukan di negara-negara lain, termasuk Argentina dan India,” katanya.

Ia mengungkapkan, biaya tinggi yang terkait dengan politik transaksional ini sangat perlu dibatasi, karena akan menyebabkan praktik korupsi, politik oligarkis, dan tatanan pemerintahan yang lemah.

Ia menyimpulkan, bahwa dibutuhkan suatu reformasi elektoral untuk mengubah incentive structure yang dihadapi oleh politisi dan menekan ongkos politik.

“Reformasi pemilu sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan mengubah open list system partai untuk pemilihan parlemen,” paparnya.

Contoh lain yang ia sebutkan adalah memperkuat pengawasan kampanye, serta mengintegrasikan pemilihan parlemen dan pemilihan kepala daerah.

Sementara itu, pengamat politik UGM, Mada Sukmajati, yang menjadi salah satu pembahas, memberikan apresiasi kepada Ward yang dirasa cukup dapat menangkap persoalan yang ada di dalam politik Indonesia, melalui kajian mendalam.

“Buku yang ditulis oleh Ward ini memberikan gambaran terkait praktik demokrasi patronase di Indonesia. Ini buku yang tidak disusun secara instan, tetapi merupakan refleksi dari beberapa kajian,” tuturnya.

Selain buku Democracy for Sale, buku lain yang dibedah dalam acara ini adalah “Citizenship in Indonesia”, yang disunting oleh Ward bersama Gerry van Klinken. Buku ini menawarkan berbagai perspektif mengenai citizenship, yang menurut Gerry tidak bisa semata-mata dimaknai dalam konteks kewarganegaraan yang selama ini dikenal.

“Kami berusaha membangun kerangka baru tentang apa itu citizenship. Kalau cuma soal pegang KTP, itu tidak cukup,” terang Gerry.

Konsep citizenship yang dibangun berdasarkan pemahaman di dunia barat, menurutnya, tidak berlaku di Indonesia. Karenanya, diperlukan konsep baru yang dinamis, di mana seorang citizen dapat menuntut hak, memiliki identitas, dan berpartisipasi dalam membangun lingkungannya.

Secara lebih spesifik, para kontributor buku ini menuliskan contoh-contoh kasus terkait pemahaman terhadap citizenship, salah satunya berupa kajuan terkait konflik kepemilikan lahan hutan oleh masyarakat adat.

Lihat juga...