hut

Pertamina Perketat Pengamanan Distribusi BBM dan LPG

Editor: Koko Triarko

BALIKPAPAN – Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 tinggal menghitung hari, dan segala persiapan dari instansi terkait terus dilakukan. Dalam persiapan Pemilu 2019, Pertamina RU V dan MOR VI turut serta memperketat pengamanan dalam pengelolaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG.

Pengamanan yang ketat jelang Pemilu tersebut, ditandai dengan apel sebagai bentuk antisipasi Pertamina menjaga kondusivitas penyaluran BBM dan LPG, dan melindungi objek vital nasional. Apel diadakan di lapangan RU V Balikpapan, dihadiri oleh sejumlah manajemen dan pekerja dari RU V dan MOR VI, TNI dan aparat kepolisian.

“Menjelang pesta demokrasi ini, kami akan perketat pengamanan tidak hanya di Kota Balikpapan, tetapi semua unit operasi kami yang ada di Kalimantan untuk berhati-hati, guna me-manage risiko dalam upaya mencegah dan mengurangi tingkat terjadinya insiden. Pertamina juga bekerja sama dengan TNI dan Kepolisian, membantu pengawasan dan pengamanan,” ujar General Manager Refinery Unit V  Balikpapan, Feri Yani, Jumat (11/4/2019) sore.

Pemilu capres dan cawapres ini merupakan pesta demokrasi terbesar dan tidak menutup kemungkinan memicu adanya konflik-konflik yang tidak diinginkan, sehinggu perlu pengamanan ekstra dari segala aspek.

Dan, pengelolaan BBM merupakan hal yang sangat berisiko tinggi terhadap insiden dalam bentuk kecelakaan terhadap manusia dan kerusakan sarana, dan bahaya kebakaran dan pencemaran serta huru-hara, maka aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi poin penting sebagai jaminan kualitas pelayanan dari Pertamina.

“Beberapa hal yang dilakukan Pertamina, yaitu memperketat pelaksanaan, pemeriksaan terhadap orang, kendaraan dan barang yang akan masuk wilayah kerja perusahaan secara teliti dan cermat tanpa kecuali, mengacu pada prosedur yang berlaku,” paparnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga memastikan seluruh operator yang bekerja untuk dan atas nama-nama perusahaan, terutama yang mengawaki kapal, pesawat, mobil tangki, LPG dan lain-lain, agar bekerja sesuai aturan perusahaan dengan memberikan imbauan secara berkala.

“Para pimpinan security harus stand by on call selama 1 x 24 jam untuk memudahkan komunikasi, bila sewaktu-waktu terjadi keadaan krisis. Meningkatkan kewaspadaan pengamanan dan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan setempat maupun dengan pemerintah daerah, dan melakukan evaluasi pada setiap minggunya,” tutup Feri Yani.

Lihat juga...