hut

Polda Jambi Dalami Kasus Pembakaran 15 Kotak Suara di Sungai Penuh

Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS di Mapolda Jambi saat memberikan keterangan pers terkait pembakaran surat suara di Kota Sungai Penuh. (Ant)

JAMBI — Polda Jambi masih terus mendalami kasus pembakaran 15 kotak suara DPRD Kota Sungai Penuh, yang terjadi pada Kamis dini hari (18/4) di Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh.

Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS ketika dikonfirmasi usai apel konsolidasi PAM Pemilu 2019 di Mapolda Jambi Kamis (18/4/2019), mengatakan saat ini pihaknya telah mengirim Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) AKBP Edi Faryadi untuk melakukan penyelidikan atas kasus yang terjadi 418 kilometer atau sekitar 12 jam dari Kota Jambi.

“Saat ini kita sedang melakukan lidik pelakunya dan beberapa pelaku telah teridentifikasi. KPU, Bawaslu dan Dir Krimum beserta tim telah berada di sana,” kata Kapolda.

Saat ini pihaknya tengah melakukan pengembangan apakah ada keterlibatan dengan panitia atau tidak. Personel pengamanan di Sungai Penuh, masih seperti kemarin dan Polda Jambi belum melakukan tambahan pasukan karena masih dianggap kondusif suasana di sana.

Aksi pembakaran itu berawal saat Panwascam dan anggota Linmas melaksanakan kegiatan penyelesaian administrasi di TPS, pada Kamis dini hari (18/4) sekira pukul 03:30 WIB dan kemudian pada pukul 04.00 WIB tiba-tiba listrik padam dan terjadi lemparan batu ke atap TPS yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal yang diduga tim sukses salah satu caleg.

Hingga pada pukul 04.15 WIB tiba-tiba sekelompok massa langsung mendatangi TPS 1, 2, dan 3 yang berlokasi di SDN 063/XI Koto Padang, langsung membakar 15 kotak suara yang berisi kertas suara di TPS tersebut.

Sementara itu, Komandan Korem 042/Gapu, Kolonel Arh Elphis Rudi menyampaikan, saat ini pihaknya terus melakukan konsolidasi terhadap pengamanan pasca Pemilu dan tetap siaga dalam menghadapi situasi terburuk.

Kapolda Jambi bersama Danrem 042/Gapu mengimbau masyarakat agar tidak eforia yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menghargai keputusan yang akan dikeluarkan KPU pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang. [Ant]

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!