Puluhan Warga Pendatang di Banjarmasin tak Bisa Ikut Pemilu

Ilustrasi -Dok: CDN

BANJARMASIN – Puluhan warga pendatang yang berada di jalan Skip Lama, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, tampak kecewa. Mereka tidak bisa mempergunakan hak pilih pada Pemilu 2019, kali ini.

“Kami kecewa sebagai Warga Negara Indonesia, karena saat kami mau mempergunakan hak pilih, kami malah ditolak oleh pihak KPPS di TPS 20,” kata Koordinator warga pendatang, Abraham Yoseph, di Banjarmasin, Rabu (17/4/2019).

Dikatakannya, sebelum pelaksanaan Pemilu 2019 yang jatuh pada Rabu, 17 April 2019, mereka diberitahukan oleh perangkat desa bisa menyalurkan hak pilihnya dengan membawa KTP Elektronik.

Namun, saat pelaksanaan dan mereka yang berjumlah 40 orang berbondong-bondong ke TPS 20 Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, malah ditolak.

“Kami ditolak oleh pihak KPPS setempat, dengan alasan menggunakan KTP Elektronik tidak bisa dan harus membawa surat A5 atau surat keterangan pindah pemilih dari KPU, karena kami bukan berdomisili di Banjarmasin,” tuturnya, dengan wajah nampak kesal.

Dikatakannya, puluhan warga pendatang itu sudah menunggu lama di TPS 20, namun apa yang terjadi malah sempat pihak KPPS memberikan surat suara untuk dicoblos, tapi dari hasil pencoblosan itu surat suara tidak dimasukkan ke kotak suara.

“Saya protes dan sempat bingung, ini maksudnya apa? Kok, seperti ini? Seolah-olah tidak ada kerahasiaan surat suara dicoblos, tapi tidak dimasukkan ke dalam kotak suara,” ucapnya.

Atas perlakuan dari KPPS itu, puluhan warga pendatang yang kebanyakan wanita itu protes dan merasa kecewa, serta kesal karena hak pilih mereka tidak dianggap dalam pemilu tahun ini.

“Kami menunggu pemilu ini selama lima tahun, dan saat harinya kok kami malah tidak bisa mempergunakan hak pilih kami sebagai Warga Negara Indonesia. Di mana keadilan untuk kami, guna bisa memilih calon presiden yang kami inginkan?” ujarnya, saat melakukan protes di TPS 20.

Sementara itu, anggota KPU PPK Kecamatan Banjarmasin Tengah, Yudi, menanggapi adanya protes dari para warga pendatang itu, dirinya mengatakan hal itu wajar karena mereka punya hak pilih sebagai warga negara.

Namun, mereka belum paham terhadap proses untuk memperoleh hak pilih itu sebagai warga pendatang yang tidak berdomisili di lingkungan TPS dan tidak memiliki KTP setempat, maka harus memiliki surat A5.

“Yang jelas, kami sudah menjelaskan sesuai dengan aturan PKPU yang ada kepada para warga pendatang itu,” tuturnya. (Ant)

Lihat juga...