Surat Suara Tercoblos di Malaysia Batal Demi Hukum

226
Lokasi Surat Suara Tercoblos di Kajang (Foto Ant)

KUALA LUMPUR – Partai Politik Perwakilan Malaysia meminta surat suara Pemilu 2019 yang diduga tercoblos di dalam dua Ruko di Bangi dan Kajang, Malaysia, dibatalkan secara hukum.

Pernyataan sikap tersebut, disampaikan oleh Ketua Partai Demokrat DPLN Malaysia Lukmanul Hakim, Ketua Gerindra DPLN Malaysia Darsil Abdul Muis, Ketua Partai Nasdem DPLN Malaysia Tengku Adnan, Ketua PKB Perwakilan Malaysia Saiful Aiman, Ketua Perindo DPLN Malaysia
Hj Tohong Hasibuan.

Kemudian, Sekretaris PAN Malaysia Khairudin, Sekretaris DPLN PPP Malaysia Muhammad Zainul Arifin. Pernyataan disampaikan di Kuala Lumpur pada Sabtu (13/4/2019). “Pada tanggal 12 April 2019, kami Partai Politik Perwakilan Malaysia telah hadir ke lokasi untuk menindaklanjuti kasus pencoblosan surat suara yang terjadi di Kajang dan Bangi Selangor,” kata Ketua Partai Demokrat DPLN Malaysia, Lukmanul Hakim, mewakili para pengurus partai tersebut, Sabtu (13/4/2019).

Lukman mengatakan, Dirinya sempat berbicara dengan wakil Bawaslu, Panwaslu dan PPLN Kuala Lumpur, yang datang ke Malaysia pada Jumat (12/4/2019) sore, ditempat kejadian, Ruko Taman Kajang Utama. Saat ini lokasi penemuan sudah ditangani, dan dijaga ketat oleh pihak Polis Diraja Malaysia.

“Kami meyakini adanya kecurangan Pemilu di wilayah PPLN Kuala Lumpur, dengan dicoblosnya surat suara via pos dalam jumlah yang besar di dua lokasi kejadian, yakni di Kajang dan Bangi Selangor. Untuk itu, kami dengan tegas menyatakan bahwa surat suara di dalam Ruko dua lokasi tersebut adalah batal secara hukum, dan Panwaslu Kuala Lumpur untuk menginvestigasi kasus ini secepat mungkin tanpa menggangu proses jalannya pemungutan suara di Malaysia,” tuturnya.

Lukman meminta, pihak yang berwajib untuk segera menangkap pelaku pencoblosan surat suara di dua lokasi tersebut. Karena kasus ini berada di wilayah Malaysia, tentunya kasus ini harus ditangani oleh kedua belah pihak, baik otoritas Indonesia maupun Malaysia.

Penanganan perkara dengan menghormati hukum yang berlaku di Malaysia. “Kami mendesak PPLN Kuala Lumpur agar terus bekerja secara amanah dan profesional, melanjutkan agenda pemungutan suara via KSK dan TPS langsung sesuai jadwal, dan SOP yang telah ditentukan,” tambahnya.

Sementara untuk para pemilih baik TKI atau WNI yang berada di Malaysia, khususnya di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur, diminta tetap menggunakan hak pilih. Masyarakat diminta hadir ke TPS terdekat pada Minggu (14/4/2019). “Kami menghimbau kepada seluruh Partai Partai Politik, TKN dan BPN untuk mempersiapkan saksi saksinya pada proses Pemungutan Suara 14 April 2019, dan Perhitungan Suara 17 April 2019, untuk wilayah Malaysia,” jelasnya.

Para pengurus partai tersebut, juga meminta pertimbangan dari KPU, agar proses perhitungan suara di Malaysia diperpanjang. Permintaan tersebut mempertimbangkan, banyaknya jumlah surat suara yang dihitung, dan terbatasnya premis sebagai tempat Perhitungan suara di wilayah KBRI maupun KJRI Malaysia.

Lihat juga...