Tiga Bulan, 31 PMI NTT Meninggal di Luar Negeri

Editor: Mahadeva

MAUMERE – Selama 2019, hingga 31 Maret lalu sudah 31 pekerja migran ndonesia dari NTT dipulangkan dalam kondisi meningaldunia.

Gabriel Goa, Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia. Foto : Ebed de Rosary

Diperkirakan jumlahnya masih akan terus meningkat, jika tidak ada penanganan serius. Di 2018 lalu, ada 108 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari NTT yang dipulangkan dalam kondisi meninggal. “Sejak Januari 2019 hingga 31 Maret 2019, sudah ada 31 jenazah PMI yang dikirim pulang ke NTT,” ungkap Gabriel Goa, Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, kepada Cendana News, Rabu (3/4/2019).

Gabriel menyebut, sudah saatnya pemerintah daerah di NYY baik provinsi, kabupaten maupun kota, bertindak tegas menangani masalah tersebut. Baik untuk PMI yang berangkat secara legal maupun ilegal. “Pertama, segera bekerjasama dengan perwakilan RI dan lembaga-lembaga agama dan CSO di Malaysia. Segera mendata dan mengurus yang ilegal menjadi legal khususnya yang bekerja di Malasyia,” pesannya, Rabu (3/4/2019).

Hal itu penting dilakukan, agar ada jaminan hak-hak para pekerja migran tersebut bisa dipenuhi sesuai standar International Labour Organization (ILO). Diantaranya, hak atas jaminan kesehatan, jaminan upah, jaminan pendidikan, jaminan asuransi, dan jaminan-jaminan lainnya. Kemudian, mewajibkan perusahaan PMI, yang terdaftar resmi di Kemenaker dan beroperasi di NTT, bekerjasama dengan pemerintah daerah membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Luar Negeri (LN).

BLK LN dibangun di daerah yang sudah memiliki Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) seperti di Tambolaka, Kupang dan Maumere. Pemprov, pemkab dan pemkot se-NTT diminta segera membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Human Trafficking. Mulai dari provinsi hingga ke desa-desa.

Pemprov NTT juga diminta tegas, dengan hanya mengirim PMI minimal lulusan SMK atau SMA hingga Sarjana, yang sudah dilatih di BLK. Pemberangkatan melalui LTSA dengan embarkasi langsung dari NTT. “Pemprov NTT tidak boleh lagi  mengirim PMI ke negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi ILO dan HAMPBB seperti Arab Saudi. Dengan demikian PMI asal NTT bisa mendapatkan perlindungan selama berada di negara penempatan,” tegasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, Germanus Goleng, mengakui, pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Kemenakertrans RI untuk membangun BLK di Maumere. “Setelah diresmikannya LTSA di Maumere dan sudah beroperasi, kita berharap agar dibangun BLK LN juga. Dengan demikian, para pekerja yang akan bekerja di luar negeri sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu,” tandasnya.

Lihat juga...