Transaksi Nontunai di Kaltim Masih Kecil

Editor: Satmoko Budi Santoso

273

BALIKPAPAN – Meski pertumbuhan uang elektronik di Indonesia terus berkembang pesat, transaksi nontunai di Kalimantan Timur masih sangat kecil.

Asisten Analis Ekonomi KPw BI Kaltim, Wahyu Baskara Santoso, menerangkan, secara pengguna, untuk wilayah Kawasan Indonesia Timur (KTI), Kaltim berada di peringkat teratas. Jumlahnya mencapai 184.333 pengguna.

“Namun transaksinya tidak terlalu besar. Data 2017, transaksi dalam satu tahun untuk nontunai atau uang elektronik sekitar Rp113 juta,” kata Wahyu Baskara, Selasa (23/4/2019).

Ia melanjutkan, potensi Kaltim dalam penggunaan uang elektronik cukup besar, akan tetapi, Wahyu Baskara menilai peran dari pemerintahnya belum terlalu aktif. Infrastruktur yang ada masih terbatas.

“Untuk layanan publik yang untuk nontunai melayani parkir di beberapa mal Balikpapan dan Samarinda. Hanya saja, pengalaman saya, justru lebih lama dan terkadang alasannya mesinnya rusak. Ya mau bagaimana lagi. Kalau bisa ada penegasan dari pemerintah,” imbuh Wahyu.

Sementara Asisten Analis TPE KPw BI Kaltim, Dirwanta Firsta, berharap, pemerintah setempat harus tegas. Pembayaran nontunai atau uang elektronik di Jakarta baru terlihat atau cepat pertumbuhannya sejak diwajibkan pengguna tol menggunakan uang elektronik.

“Kalau di Kaltim masih menjadi pilihan. Tetapi, BI juga tidak tinggal diam, dari sistem pembayaran pemerintah berbagai MoU pembayaran nontunai sudah dijalankan,” terangnya.

Sistem pembayaran nontunai saat ini masih kalah dengan uang elektronik yang dimiliki perusahaan nonperbankan. Khususnya sejak perusahaan layanan transportasi Go-Jek tumbuh di Indonesia.

Kepala Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan BI Kalimantan Timur, Prabu Dewanto, mengakui, kalau untuk uang elektronik milik perbankan gerakan ke lapangan lebih lambat. Berbeda dengan start up yang memiliki uang elektronik, pergerakan mereka sangat cepat.

“Dari jumlah nominal transaksi nontunai di Kalimantan Timur ini masih sedikit. Faktornya paling utama kebiasaan masyarakat serta infrastruktur yang masih jarang. Selain itu, kalau untuk e-money atau uang elektronik bank, memang lambat daripada start up.

Kenapa? Pertama karena birokasi bank terlalu Panjang. Berbeda dengan start up, mereka untuk memutuskan dalam waktu satu minggu atau satu bulan saja sudah bisa. Sedangkan bank bisa sampai satu tahun,” terangnya.

Selain itu, sambungnya, faktor regulasi yang masih mengekang bank. Perbankan yang mengatur banyak mulai dari OJK, BI, dan lembaga lainnya. Akhirnya hal itu membatasi ruang gerak mereka. Jadi faktor internal dan regulasi ini, kenapa selama ini uang elektronik bank kalah dengan start up.

Menurutnya, solusi yang bisa diambil adalah, bank bisa melakukan sinergi dengan start up. Beberapa bank mulai melakukan hal ini. Mereka sadar, start up atau bisnis rintisan ini bisa jadi momok bagi perbankan. Sama halnya yang sempat terjadi dahulu.

“Dulu perbankan terancam karena industri telekomunikasi. Banyak perbankan yang mengeluh karena industri ini. Bahkan minta dianaktirikan. Tapi kami tidak lantas melakukannya. Mereka berkembang dengan jalannya sendiri. Nah sekarang ini start up yang menjadi ancaman. Sejumlah bank misalnya BCA dan BNI telah menggandeng pelaku start up. Bahkan mereka sudah merencanakan dalam rencana bisnis mereka. Wadah para start up mereka tampung,” jelasnya.

Ia menuturkan, langkah ini bisa dilakukan perbankan lainnya. Yang sudah mulai dikembangkan ada wadah uang elektronik, link saja. Tetapi, kalau masalah internal seperti perbankan masih dibawa percuma saja justru bisa mati.

Prabu juga menjelaskan, pihaknya tidak lantas menjadi penonton saja. Langkah sudah diambil sejak dini. Uang elektronik yang sudah berkembang seperti Go-Pay dan OVO, pihaknya sudah memiliki klausa. Nantinya mereka diwajibkan menjadi satu payung. Baik uang elektronik perbankan dan Go-Pay atau OVO akan saling berintegrasi.

Lihat juga...