UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Ardiansyah Parman (tengah) (Foto Ant)

JAKARTA – Revisi Undang-Undang No.8/1999, tentang Perlindungan Konsumen sudah tidak lagi memadai dengan perkembangan zaman di era digital.

Dengan demikian, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengingatkan pentingnya revisi UU No.8/1999 tersebut. “Pendekatan lintas sektoral dan kewilayahan jelas tidak lagi memadai dalam melindungi kepentingan konsumen,” kata Ketua BPKN Ardiansyah Parman.

Ardiansyah mengatakan revisi UU itu penting, agar mampu mengakomodasi sebesar-besarnya kebutuhan perlindungan konsumen di masa depan. “Pengaturan perlindungan konsumen yang sektoral saat ini cenderung gugup dan gagap ketika harus menyikapi berbagai insiden perlindungan konsumen di era digital,” tandasnya.

Revisi tersebut, dapat membangun hubungan saling percaya antara pelaku usaha dan konsumen secara efektif dan berkeadilan. “Dinamika transaksi masa depan harus berparadigma consumer-centric, karena konsumen yang sudah berdaya, bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Ardiansyah.

Saat ini, kerawanan terhadap perlindungan konsumen masih tetap ada. Hingga triwulan I-2019, terjadi di berbagai sektor pelayanan. “Berbagai insiden terkait transaksi konsumen masih terjadi di antaranya masalah perumahan, sektor kesehatan, transportasi, fintech, dan e-commerce,” tandasnya.

Melalui revisi UU Perlindungan Konsumen, Dia juga mengingatkan pentingnya percaya diri dalam bertransaksi, yang merupakan elemen penting dalam mendasari transaksi antar konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. “Tanpa confidence to transact, maka jelas terjadi disrupsi pasar yang merugikan pertumbuhan perekonomian nasional,” ujar Ardiansyah.

Hal itu karena sektor konsumsi menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga porsinya mencapai kisaran 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto ( PDB). (Ant)

Lihat juga...