hut

Warga Minta Trase Tol Padang-Pekanbaru di Kawasan Sicicin, Dialihkan

Editor: Koko Triarko

PADANG PARIAMAN – Masyarakat di sejumlah nagari di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, kembali menyatakan menolak pembangunan tol Padang – Pekanbaru, yang trasenya melalui beberapa nagari di daerah setempat.

Tokoh masyarakat Sicincin, Alwi Datuak Majo Garang, mengatakan alasan masyarakat menolak pembangunan tol yang melintasi nagari/desanya itu, karena trase tol melintasi titik kawasan yang sangat merugikan masyarakat, seperti lahan pertanian yang produktif serta pemukiman padat penduduk.

Tokoh masyarakat Sicincin, Alwi Datuak Majo Garang/ Foto: M. Noli Hendra

“Jika kita lepas tanah pertanian itu, mau makan apa anak cucu saya ke depannya? Lahan itu lahan pertanian yang produktif yang luas, cukup sulit mata memandang. Sangat rugi rasanya kami melepas lahan pertanian. Tidak hanya lahan pertanian, ada pemukiman padat penduduk yang dilalui trase yang diperkirakan kurang lebih ada 246 KK yang bakal digusur. Hal ini yang membuat kami tetap menolak pembangunan tol,” katanya, usai menghadiri rapat bersama jajaran pemerintahan di Kantor Bupati Padang Pariaman, Senin (22/4/2019).

Menurutnya, sangat tidak manusiawi jika pemerintah tetap bersikeras melakukan pembangunan tol di trase yang direncanakan tersebut. Untuk itu, sebagai rakyat yang mendukung pembangunan, Alwi menyatakan ada solusi yang diberikan kepada pemerintah, jika ingin tol tetap dibangun.

Solusinya, untuk titik trase yang direncanakan sebelumnya melintasi kawasan pertanian dan pemukiman padat penduduk itu, pemerintah harus mengalihkannya ke arah Timur jalan lingkar. Di sana dipastikan, tidak akan ada masyarakat yang menentang, karena di kawasan arah Timur itu, tidak akan melewati kawasan pertanian produktif dan tidak ada pemukiman penduduk.

“Untuk solusi itu, telah kami sampaikan ke kepala daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten ini, sepertinya mereka memahami. Mudah-mudahan, solusi diterima, dan kami rakyat biasa tidak dirugikan dari pembangunan tol tersebut,” ujarnya.

Tetapi, Alwi menegaskan, bila tetap bersikeras untuk melanjutkan pembangunan tol dari trase yang telah ditentukan itu, dan menghiraukan penderitaan dan solusi dari maskarayat, maka cara apa pun akan terus diperjuangkan oleh masyarakat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, yang ditemui usai menggelar rapat bersama masyarakat dan jajaran tim pembangunan jalan tol Padang – Pariaman, menegaskan pemerintah tentu tidak mungkin untuk melakukan pembangunan yang merugikan masyarakat.

Terkait solusi yang diberikan, telah dirangkum oleh tim dan akan segera disampaikan ke pemerintah pusat, guna meminta persetujuan, apakah dibolehkan trase dialihkan dari trase rencana awal, atau tidak.

“Kita usulkan perubahan trase ke pemerintah pusat, terkait keinginan masyarakat ini. Bagi saya solusi itu sangat bagus, karena tidak merugikan masyarakat. Sangat disayangkan, jika lahan produktif dijadikan pembangunan tol, dan begitu juga untuk pemukiman masyarakat, tidak tega juga ratusan KK harus digusur untuk pembangunan tol. Sekarang kita usahahkan trase dialihkan ke arah Timur,” jelasnya.

Nasrul menginginkan, pembangunan tol dapat memberikan imbas yang positif bagi masyarakat, dan tidak hanya sekadar menjadi daerah yang dilintasi lalu lintas kendaraan.

Untuk itu, sebelum pembangunan tol benar-benar dimulai secara keseluruhan, perlu dipastikan persetujuan masyarakat, dan dipastikan juga kesepakatan dalam persoalan ganti rugi lahan.

Menurutnya, terkait perkembangan ganti rugi lahan, perlu dipastikan dulu titik trase di mana saja. Setelah dipastikan trasenya, dilakukan Amdal lagi, karena itu lahan baru di luar rencana trase. Bila semuanya itu selesai, baru dilakukan ganti rugi lahannya.

“Jika trase jadi dialihkan, diperkirakan akan memperpendek jalur dari trase kini yang merupakan seksi I Padang – Sicincin. Soal kepastian kapan dimulai, kita tunggu dulu disetujui atau tidaknya usulan perubahan trase,” tegasnya.

Lihat juga...