Warga Terdampak Waduk Napun Gete Minta Ganti Rugi Dibayar

Editor: Satmoko Budi Santoso

207

MAUMERE – Pemilik lahan waduk Napun Gete yang sejak Kamis (11/4/2019) menutup akses jalan menuju lokasi waduk Napun Gete akhirnya bentrok dengan petugas Satpol PP kabupaten Sikka. Bentrokan terjadi karena warga menolak tendanya dibuka oleh Satpol PP.

“Tenda kami dibongkar paksa oleh Satpol PP Sikka sehingga warga marah dan terjadi keributan. Sangat disayangkan seharusnya pemerintah melindungi atau mengayomi rakyatnya tapi ini malah terbalik,” kata Simon Lewar, warga desa Ilinmedo, kecamatan Waiblama, Selasa (16/4/2019).

Dikatakan Simon, warga hanya menuntut agar lahan warga yang terkena dampak segera dibayarkan. Pemerintah bahkan bupati Sikka sendiri yang menjanjikan ganti rugi lahan untuk waduk Napun Gete akan dibayar paling lama akhir Maret 2019.

“Kami sudah berulang kali diberi janji sehingga kami bingung mau percaya dengan siapa lagi. Bupati saja janji akan segara membayarkannya tapi hingga pertengahan April 2019 ini belum juga terealisasi,” sebutnya.

Simon menambahkan, pemlik lahan bendungan Napun Gete masih berada di lokasi. Warga berniat akan membangun kembali tenda yang sudah dihancurkan Satpol PP Sikka dengan cara paksa.

“Saya jamin kami tidak akan Golput dan soal keamanan di masa tenang sebagai warga negara kami menjaminnya. Kami akan duduk dan tidur di tenda sampai pembayaran ganti rugi lahan selesai 100 persen baru kami pulang ke rumah,” ungkapnya.

Kepala Bagian Humas Pemda Sikka, F. Evensius Edomeko, menjelaskan, pada Kamis (11/4/2019) Pemkab Sikka menerima informasi bahwa pintu masuk lokasi proyek Bendungan Napun Gete (BNG) diblokade.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Sikka, F. Evensius Edomeko. Foto: Ebed de Rosary

Sekitar 100 warga pemilik lahan di mana bendungan Napun Gete dibangun melakukan aksi blokade jalan ini.

“Warga beralasan pemerintah belum membayarkan ganti rugi lahan, padahal sudah melampaui bulan Maret 2019 sebagaimana diinformasikan. Akibat pemblokadean itu, proses pengerjaan bendungan terhenti total. Material yang dimuat armada transportasi terpaksa ditumpuk di tepi jalan di luar lokasi proyek,” terangnya.

Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, kata Even sapaannya, menugaskan tim gabungan yang diketuai kepala Satpol PP dan Damkar Sikka Yosef Benyamin. Tim terdiri dari Kadis PUPR Sikka Tommy Lameng, Satpol PP sebanyak 9 orang dan Camat Waiblama Antonius Liwu.

“Tim ditugaskan untuk memediasi agar warga membuka sendiri blokade. Tanah atau lokasi mulai dari pintu masuk proyek sampai dengan base camp. Serta lahan di mana proyek sedang dikerjakan telah lunas dibayar oleh Pemkab Sikka sebesar Rp18 miliar selama 3 tahap,” terangnya.

Dengan demikian, tambah Even, tidak ada alasan untuk menutup jalan masuk ke proyek karena tanah tersebut telah menjadi 100 persen milik pemerintah. Sisa lahan yang belum dibayarkan adalah seluas 142 hektare, terdiri atas 198 bidang, seharga sekitar Rp40 miliar, yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dari dana APBN.

“Lahan tersebut adalah lahan yang akan menjadi wilayah genangan air bendungan, yang hingga detik ini sedang digarap oleh pemiliknya. Lahan tersebut baru akan digenangi air pascapembangunan fisik BNG selesai 100 persen yang menurut rencana akan terjadi pada tahun 2020,” sebutnya.

Dana Rp40 miliar tersebut telah ada, tandas Even, namun proses pembayarannya harus mengikuti mekanisme administratif tertentu yang butuh waktu.

Pada Jumat 13 April 2019, Camat Waiblama berkomunikasi secara kekeluargaan dengan para pemblokade agar membuka blokade tersebut. Tapi warga menolak membuka blokade, dan menuntut dihadirkan PPK.

Kemarin Tim Pemkab Sikka menuju lokasi BNG bersama dengan PPK Bendungan III, Achmad Soehono dari Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara. Kepada warga, PPK dan tim menjelaskan proses administrasi pencairan uang ganti rugi termaksud. Warga pun diminta tidak memblokir jalan karena menghambat kegiatan pembangunan.

“Setelah berdialog sejak jam 11 siang hingga sekitar jam 15.00 WITA, tidak tercapai kata sepakat. Warga tetap menuntut agar dana sebesar Rp40 miliar dari APBN dibayarkan pada hari itu juga,” jelasnya.

Karena menilai dialog tiba di jalan buntu, sebut Even, maka Ketua Tim Pemkab Sikka, Yosef Benyamin, SH yang juga Kepala Satpol PP, memerintahkan Anggota Satpol PP membongkar blokade yang dipasang di tanah milik pemerintah tersebut.

“Pada saat Anggota Satpol PP membongkar blokade itulah, terjadi konflik. Satpol PP dan Tim Pemkab Sikka bersama pihak PPK pun mengamankan diri dengan meninggalkan lokasi,” paparnya.

 

Lihat juga...