hut

Yoga, Caleg Berkarya Inginkan Pelajar Tercover GNOTA

OLEH MAKMUN HIDAYAT

JAKARTA – Sebanyak 82 calon anggota (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat berlaga dalam pemilihan legislatif untuk mewakili daerah pemilihan Jawa Timur IX yang mencakup Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Satu dari 82 caleg tersebut, yakni M. Dwiyoga Kurniawan.

Maju melalui Partai Berkarya dengan nomor urut caleg 5, Yoga –begitu ia karib disapa– menginginkan adanya perubahan juga keteraturan pada semua bidang dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pria kelahiran Jakarta, 13 Juni 1980, berlatar pengacara itu, berharap terjadi keselarasan di semua bidang, seperti politik sampai dengan keteraturan, hukum guna mencapai keadilan, ekonomi sampai pada pemerataan, persatuan sampai pada kekokohan, dan kepemimpinan sampai pada pengayoman.

Harapan-harapan itulah kemudian yang membuat anak dari pasangan Bambang Susetyo-Yana Tandjoeng ini akhirnya membulatkan hati terjun ke dunia politik. Dan, memutuskan bergabung dengan partai yang dibesut dan diketui keluarga trah Cendana, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

“Saya rindu terhadap sosok Almarhum Bapak H.M. Soeharto dengan Trilogi Pembangunannya. Keluarga Cendana selalu kompak dan solid, maka saya merasa yakin untuk berjuang dengan Partai Berkarya,” ungkapnya kepada Cendana News, Kamis (4/4/2019).

Bagi alumni Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang kini tengah menempuh S2 di Universitas Pancasila itu, tampilnya keluarga Cendana di pentas politik nasional sangat positif, dan sudah sejak lama ditunggu-tunggu kehadirannya.

“Keluarga Cendana dapat melestarikan program-program Almarhum Bapak H.M. Soeharto yang sukses dan membuat program-program yang dibutuhkan masyarakat saat ini,” tandas pehobi olahraga boxing, membaca, dan bermain musik DJ ini.

M. Dwiyoga Kurniawan. caleg DPR RI Dapil Jawa Timur IX bersama keluarga. – Foto: Istimewa

Menurut Yoga, Pak Harto merupakan sosok seorang ahli strategi militer yang berhasil memimpin bangsa Indonesia dengan pangkat terakhir Jenderal Besar (bintang 5), dan seorang Bapak Pembangunan.

“Pak Harto sangat mencintai dan memperhatikan rakyat Indonesia, ini bisa terlihat dari perjalanan incognito beliau ke daerah-daerah bertemu langsung dengan masyarakat tanpa pengawalan yang ketat,” sebut suami dari Hafni S. Damayanti ini.

Terinspirasi dan belajar pada kepemimpinan Pak Harto, Yoga lantas bergabung dengan Partai Berkarya. Ia pun terpanggil dan dipercaya sebagai caleg di Dapil IX Jatim.

Berdasarkan hasil dari pemetaan permasalahan di dapilnya, Yoga menegaskan dirinya ingin fokus di bidang pendidikan anak. Menurut Yoga, saat ini bantuan terhadap anak-anak khususnya di sekolah SD Negeri dan SMP Negeri, belum merata.

Oleh karenanya ia ingin memperjuangkan program pendidikan. Hal ini, kata Yoga, sudah gamblang disebutkan dalam UUD 1945, Pasal 31 ayat 2, yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya”.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam hemat Yoga, maka program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) yang berkomitmen menjalankan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun sangat relevan.

Dari penelusuran Cendana News di situs terkait, GNOTA dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1996 di Semarang, Jawa Tengah dan gerakan nasional ini diikuti secara simultan oleh provinsi lainnya.

Diketahui, sejak berdirinya GNOTA telah mendistribusikan 2,3 juta paket bantuan pendidikan dan donasi uang untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat terus bersekolah dan menuntaskan pendidikan dasarnya.

Untuk itulah, Yoga berharap agar para pelajar di Bojonegoro dan Tuban dapat mengikuti program GNOTA. “Saya (ingin) memperjuangkan agar anak-anak SD Negeri dan SMP Negeri di Bojonegoro dan Tuban untuk dapat mengikuti program ini secara gratis,” tandas ayah dari lima anak ini.

Tak pelak, segmentasi pemilih yang didekati Yoga di antaranya kalangan orang tua murid SD dan SMP Negeri, guru. Selain itu juga petani dan kalangan santri. Kedekatan Yoga dengan masyarakat setempat sendiri bukan hal yang tiba-tiba di musim pemilu lima tahunan.

“Sewaktu SMA di Jakarta hampir 2 (dua) minggu sekali saya pulang pergi ke pesantren di Jawa Timur, yang alhamdulillah sampai saat ini masih menjadi rutinitas saya,” kata Yoga yang masa kecilnya besar di lingkungan militer  kebetulan kakeknya seorang perwira Angkatan Darat, ABRI saat itu.

Yoga yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum Tiga Tiga (LBH 33), berkomitmen jika terpilih sebagai wakil rakyat –dari enam kuota kursi yang ada di Dapil Jatim IX– dirinya akan terus menjalankan program GNOTA.

Selain itu membuat aturan hukum sampai pada keadilan, dan berkomitmen akan kembali ke dapil pada tiap-tiap masa reses untuk mengevaluasi guna menyempurnakan program dan mendengarkan aspirasi masyarakat di dapilnya.

Yoga juga sedikit mengkritisi pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, mengemban tugas presiden dan wakilnya tidak mudah.

“Pak Jokowi-JK cukup bagus membuat program dan melanjutkan program yang sudah ada. Namun belum di semua bidang mencapai keselarasan seperti perekonomian belum sampai pada pemerataan, hukum belum sampai pada keadilan,” beber caleg Partai Berkarya yang berkecimpung dalam organisasi Pemuda Panca Marga (PPM) Pusat, membawahi Bidang Hukum ini.

Bangsa dan Negara

Sekaitan soal NKRI, Yoga menjelaskan bahwa sudah seharusnya kita kembali kepada hal yang sesuai dengan sejarahnya, yaitu 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, dan 18 Agustus 1945 adalah berdirinya NKRI.

“Sejauh ini masih banyak masyarakat yang belum memahami arti bangsa dan bentuk negara. Belum atau tidak memahami kronologi perjuangan bangsa Indonesia sampai tercapainya kemerdekaan. Mencampuradukkan makna kemerdekaan bangsa Indonesia dengan kemerdekaan RI,” sebutnya.

Menurutnya, perkembangan sejarah bangsa Indonesia perlu diluruskan khususnya yang terkait dengan penggunaan istilah kemerdekaan bangsa Indonesia.

“Mereka memperingati ‘nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia’ pada tanggal 17 Agustus setiap tahun, tetapi mereka menyebut peringatan itu dengan  ‘Hari Ulang Tahun Republik Indonesia” padahal itu keliru,” bebernya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Negara Republik Indonesia belum terbentuk. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk pada tanggal 18 Agustus 1945.

“Sebagaimana pernah disampaikan oleh Presiden Pertama RI Ir. Soekarno, ‘Jangan sekali-kali melupakan sejarah (JAS MERAH)’, maka menjadi wajib bagi kita mengetahui dan mengerti sejarah bangsa kita sendiri, Indonesia, khususnya sejarah tentang kemerdekaan bangsa Indonesia dan sejarah tentang berdirinya NKRI,” tuturnya.

Dijelaskan Yoga, berdasarkan sejarah sejak masuknya bangsa Portugis ke wilayah Maluku 1511 dan dilanjutkan oleh VOC Belanda, kemudian Jepang sejak 1942 sampai 17 Agustus 1945 dengan diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, Negara Republik Indonesia belum terbentuk. Artinya, yang mengalami penjajahan adalah bangsa Indonesia dan bukan Negara Republik Indonesia.

“Teks Proklamasi menyebutkan, ‘Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia’, maka jelas yang merdeka adalah bangsa Indonesia dan bukan Negara Republik Indonesia karena Republik Indonesia belum terbentuk,” tandasnya.

Teks Proklamasi, lanjut Yoga, ditandatangani ”Atas Nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta” dan bukan “Atas Nama Negara Republik Indonesia, Presiden Soekarno-Hatta”. Sebab yang merdeka adalah bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia memang belum terbentuk.

Negara Republik Indonesia berdiri atas dasar negara yaitu Pancasila. Dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, barulah terbentuk Negara Republik Indonesia.

“Jelaslah dari sejarah, Republik Indonesia baru lahir sejak 18 Agustus 1945. Maka perlulah disyukuri tanggal 18 Agustus 1945 sebagai tanggal berdirinya NKRI,” pungkasnya.

Lihat juga...