hut

Anies Larang PNS Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melarang keras mobil dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) digunakan untuk mudik ke kampung halaman. Anies menyatakan larangan itu sudah tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 42 tahun 2019.

“Tidak boleh. Di DKI tidak boleh. Dan itu sudah ada. Jadi DKI tidak membolehkan penggunaan mobil dinas untuk mudik,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019).

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah DKI No 42/2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi dalam Rangka Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 H.

“Disampaikan melalui Inspektorat DKI Jakarta sebagai bahan terhadap penggunaan fasilitas dinas tidak untuk kepentingan pribadi seperti kendaraan dinas operasional untuk kepentingan mudik karena fasilitas dinas hanya dipergunakan untuk kepentingan dinas,” tulis surat edaran tersebut.

Dalam Surat Edaran Sekda juga disebutkan bahwa masyarakat bisa melaporkan pelanggaran jika menemukannya di jalan. Masyarakat juga bisa langsung menghubungi Layanan Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata Anies, Pemprov DKI Jakarta akan menjatuhkan sanksi kepada PNS yang melanggar.

Anies tak akan tinggal diam jika ketahuan PNS DKI ketahuan memakai mobil dinas saat mudik. Mantan Mendikbud itu menegaskan, bakal ada sanksi tegas dan telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang penggunaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Ada sanksinya sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Ini surat edarannya Nomor 42/se-2019 dikeluarkan tanggal 28 Mei 2019 kemarin. Jadi seluruh jajaran pemprov yang berdinas gunakan kendaraan dinas untuk berdinas, bukan untuk mudik,” tegas Anies.

Tak hanya itu, selain larangan menggunakan mobil dinas, PNS dilarang menerima parsel. PNS DKI Jakarta harus melaporkan ke KPK bila menerima bingkisan yang diduga gratifikasi saat lebaran.

“Apabila Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak terhindarkan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal menerima gratifikasi,” tulis Surat Edaran Sekda Nomor 42 Tahun 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi dalam Rangka Perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H.

Pemerintah telah menetapkan cuti bersama untuk PNS mulai tanggal 3 Juni, 5 Juni dan 7 Juni. Cuti diberikan tanpa mengurangi masa cuti tahunan PNS.

Pegawai Pemprov DKI yang mendapatkan fasilitas mobil dinas mayoritas adalah pejabat sektoral, mulai dari eselon 4 sampai eselon 2. Berbagai jenis kendaraan dinas mulai dari Toyota Avanza sampai Toyota Fortuner.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan surat edaran ihwal penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Menurut KPK, penggunaan fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Fasilitas itu termasuk mobil dinas yang dipakai untuk mudik.

“Kami ingatkan pada para pimpinan instansi lembaga agar secara tegas melakukan pelarangan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, baik itu untuk kepentingan pribadi selama Ramadan dan Lebaran,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Dia berharap, pejabat negara harus memisahkan secara tegas antara aset-aset negara atau aset aset daerah yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan tugas dan bukan untuk kepentingan pribadi para pejabat ataupun pegawai negeri tersebut.

Selain itu, KPK juga mengingatkan kepada seluruh pejabat negara agar tidak meminta apapun namanya tunjangan hari raya atau sumbangan-sumbangan pada pihak swasta atau pada pihak-pihak yang lain baik atas nama pribadi ataupun atas nama institusi.

Karena tahun-tahun sebelumnya KPK cukup sering mendapatkan informasi ada instansi-instansi tertentu di daerah yang mengatasnamakan instansinya meminta sumbangan pada pihak pengusaha atau masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Kemudian kepada pihak swasta, KPK juga mengajak agar tidak mengalokasikan dan bahkan tidak memberikan pemberian gratifikasi atau hadiah atau dalam bentuk apa pun dengan momen lebaran atau Ramadan ini pada pejabat-pejabat negara. Hal tersebut adalah gratifikasi dan dilarang oleh undang-undang.

Jika digunakan untuk kepentingan pribadi saat mudik 2019 justru akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

Lihat juga...