Anies Siap Tegakkan Aturan untuk Penghuni Rumah Susun

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan, siap menegakkan aturan soal Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), Pemprov DKI berjanji bakal memberikan sanksi bagi P3SRS yang melanggar aturan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

“Kita akan beri sanksi, jelas di dalam aturan itu, Pemprov DKI akan memberikan sanksi dan akan kita laksanakan,” kata Anies di Jalan Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

Pergub itu dibuat oleh Anies Baswedan untuk menertibkan pemilik apartemen yang nakal.  Tujuan aturan itu, untuk menyelesaikan masalah konflik antara penghuni dan pengembang di apartemen. Ketika itu, Anies menerima keluhan dari warga yang mengaku diperlakukan tidak baik oleh pengembang.

Menurut Anies, masalah P3SRS harus segera dituntaskan di DKI. Di Jakarta, banyak yang membutuhkan rumah susun (rusun) sebagai tempat tinggal.

“Artinya, kita ingin orang yang tinggal di rumah susun itu puas, sehingga lebih banyak lagi orang yang mau tinggal di rumah susun. Kenyataannya sekarang mereka yang tinggal di rumah susun tidak merasakan adanya keadilan, tidak merasakan adanya kenyamanan, yang tinggal di rumah susun tidak merasakan adanya keadilan, kenyamanan,” ucap Anies.

“Oleh karena itu, kalau tanya pada pemilik rumah susun apakah mereka merekomendasikan orang tinggal di rumah susun seperti mereka, banyak yang tidak merekomendasikan, nggak usah saja, di sini susah dan lain-lain,” lanjut dia.

Anies menjelaskan, warga yang tinggal di rumah susun, tidak merasakan adanya keadilan dan tidak merasakan kenyamanan kalau P3SRS tersebut tidak dilakukan di lingkungan tersebut.

“Kita hidup di kota besar yang makin hari makin membutuhkan rumah susun sebagai tempat tinggal,” ungkapnya.

Untuk itu, Anies mengatakan pihaknya berkepentingan untuk, membenahi pengelolaan di rumah susun agar semakin banyak penduduk DKI Jakarta yang mau tinggal di rumah susun. Dia ingin warga yang tinggal di rumah susun merasa puas. Lantaran itu, pihaknya akan segera menuntaskan masalah P3SRS di Jakarta.

“Karena itu aturan ini harus dilaksanakan dan para pengelola harus melihatnya dalam jangka panjang, artinya mereka yang selama ini mengelola itu dengan kontrolnya sendiri, harus melepaskan kepada warga,” ucap Anies.

Untuk diketahui, berdasarkan Pergub No 132/2019 dan arahan DPRKP DKI Jakarta, seluruh P3SRS wajib mengajukan penyesuaian kepengurusan sesuai dengan pergub yang dimaksud sebelum April 2019.

Apabila hingga April 2019 P3SRS terkait masih belum mengajukan penyesuaian maka surat teguran berupa SP1 dan SP2 akan diterbitkan oleh wali kota setempat.

Lebih lanjut, apabila SP1 dan SP2 dari wali kota setempat tidak ditanggapi oleh pihak P3SRS maka akan diterbitkan SK gubernur tentang Pencabutan Akta Pengesahan Badan Hukum P3SRS.

Berdasarkan Pasal 102 Ayat 4b, DPRKP juga dapat memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta yang berurusan dalam hal perizinan untuk mencabut izin usaha pelaku pembangunan atau badan hukum pengelola rumah susun.

Lihat juga...