hut

Bappeda Bali Harapkan Ketimpangan Pembangunan Antar-Wilayah Teratasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali melalui Bappeda Litbang Provinsi Bali merangkul beberapa aktor terkait dalam satu bahasan pada acara Seminar Nasional dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru”, bertempat di kawasan Sanur, Denpasar, Rabu (22/5/2019).

Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, Ika Putra, menyampaikan bahwa seminar nasional yang diselenggarakan dalam sehari tersebut, bertujuan untuk mendorong partisipasi akademisi khususnya perguruan tinggi, stake holder ekonomi, dan pemuka adat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Bali serta memberikan masukan pada Pemerintah dalam mendorong pembangunan Bali yang lebih baik.

Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali Ika Putra.-Foto: Sultan Anshori.

“Untuk itu, saya berharap para narasumber  berbagi konsep dan pengalaman dalam mengembangkan dan menggali potensi daerah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi sesuai visi Pemerintah Provinsi Bali,” tegas Ika Putra.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Kade Subhiksu, mengatakan, pembangunan di Bali secara umum telah berlangsung dengan mencapai sejumlah kemajuan yang memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali yang meliputi peningkatan pendapatan perkapita, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran dan berbagai aspek lainnya.

Namun, selain memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat Bali, dinamika pembangunan Bali dalam berbagai bidang telah menimbulkan permasalahan, diantaranya menyangkut ketimpangan pembangunan antar wilayah (Kabupaten/Kota) dan antar sektor.

“Oleh karenanya kami Pemprov Bali menyambut baik dilaksanakan seminar dengan tema kemandirian ekonomi Bali, mengingat dari sektor kontribusi pembentuk ekonomi Bali, industri pariwisata dalam arti luas masih menjadi penggerak utama (leading sektor) pertumbuhan ekonomi Bali serta mendorong terjadinya perubahan struktur ekonomi dari primer ke tersier,” ucap Kade Subhiksu.

Ke Depan, Kade Subhiksu mengatakan, pemerintah daerah dalam kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi Bali akan melakukan pendekatan pembangunan satu pola, satu tata kelola dan satu komando secara komprehensif dan terintegrasi.

Hal tersebut, telah tertuang dalam visi Pemerintah Provinsi Bali dalam “Nangun Sat Kethi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, Menuju Bali Era Baru yang artinya “menjaga kesucian dan keharmonisan alam bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala niskala”.

Untuk itu, program pengembangan perekonomian Bali, menurut Gubernur Koster akan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat perekonomian baru di samping memperkuat lembaga perekonomian yang sudah ada.

Dengan konsep one island one management, diharapkan dapat membentuk suatu klaster di setiap kabupaten dengan keunggulan yang ada di masing-masing wilayah. Ada yang dikembangkan potensi agrowisata, wisata tirta, wisata olahraga (sport tourism), wisata religi, dan wisata kesehatan.

Dengan mengembangkan klaster sesuai potensi kabupaten/kota akan memberikan pemerataan penghasilan dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pengembangan potensi daerah.

 

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!