Belum Urus Akreditasi, Kontrak RSU Baladhika Husada Jember Diputus BPJS Kesehatan 

Editor: Mahadeva

Kepala BPJS Kesehatan Jember, Tanya Rahayu. Foto: Kusbandono.

JEMBER – Kontrak RSU Baladhika Husada Jember (DKT) diputus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rumah sakit tersebut, telah habis masa akreditasinya. 

Sesuai regulasi, akreditasi menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu. Pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kepala BPJS Kesehatan Jember, Tanya Rahayu, mengatakan, pihaknya telah berulang kali mengingatkan sejumlah rumah sakit yang menjadi mitra, untuk memperbarui status akreditasi. “Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah untuk memenuhi hak setiap warga negara, agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” ungkap Tanya, Jumat (3/5/2019).

Tanya menjelaskan, akreditasi menjadi persyaratan bagi fasilitas kesehatan dalam hal ini rumah sakit, untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ketentuan tersebut, telah berlaku sejak awal 2014, seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS.

Namun, memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketentuan itu kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2019. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No99/2015, tentang perubahan PMK No.71/2013, Pasal 41 ayat (3).

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah rumah sakit mitra BPJS Kesehatan, yang belum terakreditasi. Paling lambat pada 30 Juni 2019 nanti, harus sudah terakreditasi. Kemudian pada 11 Februari 2019, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, juga sudah mengirimkan pemberitahuan bagi rumah sakit agar segera terakreditasi.

“Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampai 30 Juni 2019 tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya,” tuturnya.

Di sisi lain, putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, bukan hanya karena faktor akreditasi. Ada juga rumah sakit yang diputus, karena tidak lolos kredensialing, sudah tidak beroperasi, atau masa berlaku Surat Izin Operasionalnya sudah habis.

Dalam proses tersebut, BPJS Kesehatan juga mempertimbangkan pendapat dari Dinas Kesehatan dan atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat. Hal itu untuk memastikan, bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Sementara di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember, terdapat satu rumah sakit yang harus segera memperbaharui status akreditasi, yaitu RSU Baladhika Husada Jember. Selain itu juga ada tiga rumah sakit yang belum terakreditasi, yaitu RS Siloam Jember, RS Islam Lumajang, RSUD Pasirian Lumajang.

Sedangkan untuk periode Juli hingga Desember 2019, ada empat rumah sakit yang akan habis akreditasinya, yaitu RSD dr. Soebandi Jember, RS Perkebunan PTPN X Jember, RS Bhayangkara Lumajang dan RS Djatiroto Lumajang.

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember juga telah membayar hutang klaim kepada Rumah Sakit lebih dari Rp111 miliar. Jumlah tersebut untuk 201 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 18  Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Pembayaran untuk faskes yang berada diwilayah kerja BPJS Kesehatan Jember, yakni di Kabupaten Jember dan Lumajang.

Ada dua jenis klaim yang dibayarkan, yakni klaim FKRTL atau Rumah Sakit dan klaim kapitasi kepada FKTP. “Sejauh ini, tagihan klaim Rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo akan dibayar BPJS Kesehatan dengan mekanisme first in first out, artinya rumah sakit yang mengajukan berkas lengkap terlebih dulu, maka diproses terlebih dulu,” pungkasnya.

Lihat juga...