Bupati Purbalingga Ingatkan PNS Dilarang Terima Bingkisan Lebaran

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PURBALINGGA – Mendekati Hari Raya Idul Fitri, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, mengingatkan seluruh PNS di Purbalingga untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun. Mengingat hal tersebut termasuk gratifikasi.

Larangan tersebut secara resmi disampaikan bupati melalui Surat Edaran nomor 180/5604/2019 tentang larangan penerimaan gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H tertanggal 20 Mei 2019. Pemberian yang dilarang dalam bentuk apa pun, mulai dari parcel, bingkisan, hingga uang tunai.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi memberikan penjelasan soal parsel di ruang kerjanya. -Foto: Hermiana E. Effendi

“Larangan ini penting untuk disampaikan, guna mengantisipasi berbagai bentuk pemberian. Dikhawatirkan terjadi benturan kepentingan, jika para pejabat dan ASN menerima pemberian dari pihak luar ataupun dari rekan kerja, bawahan, atasan dan lainnya,” terang Bupati Purbalingga yang biasa disapa Tiwi, Senin (27/5/2019).

Larangan tersebut dikeluarkan berdasarkan surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019, perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan. Surat edaran tersebut menurut Bupati Purbalingga guna mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment di lingkup Kabupaten Purbalingga.

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap pemberian bisa diartikan mengandung maksud dan tujuan tertentu.

Misalnya pemberian dari bawahan kepada atasan, dimaksudkan supaya mendapat kelancaran dan support karir pekerjaan, pemberian dari pihak swasta, bisa jadi dengan tujuan tertentu, misalnya melancarkan proyek atau perizinan dan sejenisnya. Sehingga lebih baik, segala bentuk pemberian tersebut dihindari, sesuai dengan surat dari KPK RI.

“Jika ada yang nekad menerima pemberian maka bisa diartikan melanggar larangan KPK,” tegasnya.

Sementara itu, jika gratifikasi diberikan tanpa sepengetahuan PNS, misalnya tiba-tiba saja dikirimkan ke alamat rumah, maka disarankan untuk segera dikembalikan, dengan melaporkan ke Inspektorat atau ke KPK langsung.

“Jika ada pejabat atau pegawai yang menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatannya agar melaporkan kepada KPK RI disesuiakan dengan mekanisme yang berlaku. Kepada Insepektorat selaku Unit pengendali Gratifikasi (UPG) agar melakukan pemantauan dan pendataan. Inspektorat akan mengkoordinir penerima gratifikasi dan selanjutkan akan dilaporkan ke KPK,” pungkasnya.

 

Lihat juga...