Di Januari-April 2019, 42 Orang Hakim Disanksi KY

Editor: Mahadeva

Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus – Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Sepanjang Januari hingga April 2019, Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 42 hakim. Mereka adalah, hakim terlapor melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Jumlah rekomendasi tersebut meningkat lebih dari 100 persen, bila dibandingkan periode yang sama selama Januari hingga April 2018. Tahun lalu, diperiode tersebut hanya ada 20 rekomendasi pemberian sanksi.

“Peningkatan rekomendasi sanksi ini memiliki konsekuensi, KY tegas menegakan KEPPH, untuk menjaga kemuliaan profesi hakim. Hal itu sebagai upaya KY memperbaiki dunia peradilan. Namun, rekomendasi sanksi KY terhambat, karena MA tidak sepenuhnya menindaklanjuti usulan sanksi KY,” kata Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus, Jumat (31/5/2019).

Menurut Jaja, hasil penanganan laporan masyarakat yang masuk ke KY, diputuskan dalam Sidang Pleno. Sidang untuk menentukan, apakah hakim terlapor terbukti atau tidak terbukti, melanggar KEPPH. “KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 42 hakim terlapor yang didominasi sanksi ringan, yaitu terhadap 31 hakim terlapor. Sanksi diharapkan dapat dijadikan pembelajaran oleh hakim terlapor agar dapat menjaga kemuliaan profesinya,” tandasnya.

Untuk sanksi ringan, KY memberi teguran lisan terhadap lima orang hakim, teguran tertulis terhadap delapan orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap 18 hakim. Untuk sanksi sedang yang direkomendasikan KY dijatuhi terhadap tujuh hakim terlapor.

“Dengan rincian, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun terhadap tiga orang hakim, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun terhadap satu orang, dan nonpalu paling lama enam bulan terhadap tiga orang,” jelasnya.

Untuk sanksi berat, KY memberikan pemberhentian dengan hormat terhadap dua orang. Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap dua orang. Adapun kualifikasi perbuatan hakim yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH, didominasi tidak profesional (28 orang), tidak berperilaku adil (tujuh orang), tidak menjaga martabat hakim (enam orang), dan selingkuh (satu orang).

Sepanjang Januari hingga April 2019, KY dan MA telah menggelar Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dengan keputusan, dua orang hakim disanksi. Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH), menjatuhkan sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun terhadap Hakim RMS, yang merupakan hakim di PN Lembata, Nusa Tenggara Timur.

“Hakim RMS diajukan ke MKH atas laporan bahwa telah memberikan konsultasi hukum kepada para pihak yang berperkara. Hakim RMS juga sedang menjalani sanksi berat dari Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA), yakni nonpalu selama dua tahun terhitung Januari 2018. Terkait hal itu, RMS saat ini menjalani dua sanksi sekaligus, di mana kedua sanksi tersebut diberikan atas laporan berbeda di 2017,” ungkapnya.

MKH juga memberhentikan dengan tidak hormat hakim yustisial di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berinisial MYS. Hakim tersebut, terbukti melanggar KEPPH angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 7 jo Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 11 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

“Dalam fakta persidangan, hakim terlapor MYS terbukti memasukkan perempuan ke dalam rumah dinasnya di Pengadilan Negeri Menggala. Kemudian berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, Hakim MYS terbukti mengonsumsi narkoba jenis metamphetamine,” sebutnya.

Lihat juga...