hut

Evaluasi Pemilu Serentak 2019

OLEH M. IWAN SATRIAWAN

M. Iwan Satriawan - Foto: Istimewa

Pemilu dan Perjalanan Demokrasi di Indonesia

PARA founding people sejak awal telah merencanakan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi. Hal ini tertuang dalam risalah sidang BPUPKI ketika membahas mengenai pembentukan UUD 1945.

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak rakyat.

Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin (wakil rakyat). Diyakini pada sebagaian besar masyarakat beradab di muka bumi, Pemilu adalah salah satu mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman dan beradab, bila dibanding dengan cara-cara lain.

Maka Indonesia yang telah mentasbihkan dirinya sebagai negara demokratis  memulai pemilu tersebut pada tahun 1955.

Meskipun sempat terhenti selama 25 tahun lebih akibat krisis politik, pemilu dilaksanakan kembali pada tahun 1972 yang kemudian secara efektif berjalan setiap lima tahun sekali yaitu 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan terakhir dilaksanakannya pemilu serentak pileg dan pilpres pada 2019.

Sejarah Pemilu Serentak
Pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 dalam artian dengan menggabungkan pelaksanaan antara pilpres dan pileg dalam satu waktu tidak lain karena adanya pengujian undang-undang Nomor42 tahun 2008 terhadap UUD 1945 (konstitutional review).

Permohonan koalisi masyarakat sipil untuk pemilu serentak dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Konstitusi.

Majelis membatalkan pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil presiden yang mengatur pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan pileg alias tidak serentak.

Norma pelaksanaan pilpres yang dilakukan setelah pileg telah nyata tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 dan makna pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22 E ayat (1), (2) dan pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Putusan tersebut memang tidak serta merta dilaksanakan pada pemilu 2014, namun harus dilaksanakan pada pemilu 2019 yang akhirnya dalam perjalanannya menimbulkan pro dan kontra dengan berbagai dinamika yang menyertainya sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi. Dengan harapan pada pemilu 2024 kelak akan menjadi lebih baik lagi.

Evaluasi Pemilu 2019

Pemilu serentak di satu sisi dapat menghemat waktu pelaksanaan dan anggaran biaya, namun di sisi yang lain telah menghasilkan dinamika masing-masing.

Berdasarkan data Jawa Pos, korban meninggal akibat pemilu serentak menjadi 326 orang dengan rincian sebagai berikut: KPU sumatera total 44 orang, KPU Jawa 179 orang, KPU Bali, NTT, dan NTB 8 orang, KPU Kalimantan 11, KPU Sulawesi 9, KPU Maluku dan Papua 2 orang. Sedangkan untuk Bawaslu meninggal 55 orang.

Untuk aparat keamanan sendiri Polri telah merilis dari jajarannya meninggal 18 orang. Ini belum yang sakit akibat pemilu serentak dari KPU 1761 orang, 959 orang dari Bawaslu dan korban kekerasan serta kecelakaan dari Bawaslu 188 orang.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis setidaknya ada 6 (enam) hal yang perlu dievaluasi terkait pemilu serentak ini adalah sebagai berikut: (1) Banyaknya partai politik peserta pemilu berakibat pada banyaknya calon anggota legislatif baik dari tingkat DPRD kabupaten/kota hingga pusat dan DPD.

Seharusnya dengan diadakan pemilu serentak partai politik peserta pemilu harus disederhanakan dengan maksimal 10 partai politik, bukan 20 partai politik dengan rincian 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal.

Hal ini tentunya akan merepotkan penyelenggara pemilu dalam penghitungan suara khususnya di KPU Aceh yang harus menghitung caleg dari 20 partai politik peserta pemilu.

(2) Harus dilakukan pembatasan caleg dalam setiap dapil, selama ini yang terjadi adalah dalam setiap dapil partai politik diperbolehkan mengusulkan sebanyak 120% caleg berdasarkan jumlah kursi yang diperebutkan.

Jika ada 10 kursi DPR RI yang diperebutkan dalam satu dapil maka partai politik dapat mengusulkan 20 caleg dalam satu dapil.

Hal ini ke depan harus diubah. Karena dalam kenyataannya tidak satu pun partai politik mengambil habis kursi dalam satu dapil tanpa menyisakan kursi bagi partai politik yang lain.

Karena sistem pemilu kita bukan model pemenang mengambil semuanya (the winners catch all), namun penghitungan pemilu kita menggunakan model sainte lague dengan pembagian bilangan ganjil.

Sehingga pasti memberikan suara sisa terbesar untuk partai menengah. Maka ke depan selain dapil ditambah persyaratan pencalonan calon legislatif oleh partai politik cukup 50%-100%  saja.

Jadi kalau kursi yang disediakan 10 kursi dalam satu dapil, maka partai politik hanya boleh mengusulkan maksimal 5-10 caleg. Hal ini juga berpengaruh pada lebarnya kertas suara yang akan memudahkan pemilih nantinya.

(3) Penambahan jumlah dapil tanpa menambah jumlah anggota legislatif dalam semua tingkatan. Dengan penambahan jumlah dapil akan memudahkan bagi petugas pemilu dalam menghitung jumlah suara dalam pemilu serentak di kemudian hari.

Sehingga akan lebih cepat karena petugas tidak harus sampai menginap bahkan tidur di TPS. Misalnya untuk provinsi Lampung di tingkat DPR RI selama ini hanya ada 2 dapil dengan jumlah kursi yang disediakan 20 kursi.

Idealnya ada 3 (tiga) atau 4 (empat) dapil namun jumlah kursi yang disediakan tetap 20 kursi. Misalnya Dapil 1 Bandarlampung, Lampung Tengah dan Metro dengan jumlah kursi 6 karena DPT-nya besar.

Dapil 2 Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dengan jumlah kursi 4. Berikutnya Pesawaran, Pringsewu danTanggamus masuk dapil 3 dengan jumlah kursi 4.

Dapil 4 adalah Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara dan Way Kanan juga dengan jumlah kursi 6. Dengan demikian akan memudahkan penghitungan kertas suara.

(4) Dengan bertambahnya dapil, maka bertambah pula jumlah TPS, tiap TPS tidak lagi harus memuat maksimal 300 pemilih, namun dapat berkurang menjadi maksimal 200 pemilih.

Dengan demikian kerja petugas TPS menjadi lebih ringan karena jumlah suara yang harus dihitung menjadi berkurang.

(5) Penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Meskipun ke depan akan ada usulan bahwa Bawaslu akan berubah menjadi peradilan khusus pemilu. Sedangkan pengawasan pemilu diserahkan kepada rakyat secara langsung.

(6) Tidak kalah penting namun selalu menjadi permasalahan dalam setiap pelaksanaan pemilu adalah belum tuntasnya masalah DPT (daftarpemilih tetap) sehingga hampir di setiap pemilu pasti selalu muncul DPTB (daftarpemilih tambahan) yang datang ke TPS dengan membawa Suket, Paspor atau KK sesuai TPS alamat tinggal pemilih di suket, paspor atau KK.

Fenomena ini menjadi kesulitan sendiri bagi penyelenggara pemilu di tingkat TPS apabila kertas suara yang disediakan sudah habis sedangkan DPTB terus bertambah.

Demikianlah pembenahan secara teknis pelaksanaan pemilu serentak 2019 yang patut menjadi evaluasi bersama, meskipun masih banyak pula yang harus dibenahi dalam tataran non teknis seperti maraknya isu SARA, hoaks dan ujaran kebencian selama kampanye pilpres 2019.

Fenomena-fenomena sosial politik dan hukum juga terus mewarnai selama perhelatan pemilu 2019. Maka ke depan perlu dilakukan pembenahan dalam segala bidang baik sosial, budaya, hukum dan ekonomi agar pengalaman pemilu 2019 tidak terulang kembali. Semoga. ***

M. Iwan Satriawan, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

Lihat juga...