hut

Gerakan Bela Negara Ingatkan Pemilu Jujur dan Adil

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA -Situasi pascapelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April 2019 lalu telah menyisakan berbagai masalah, polemik, dan potensi konflik di tengah masyarakat.

Gerakan Bela Negara (GBN) sebagai organisasi independen yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertujuan menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari gangguan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, ketika menyaksikan dan mengalami secara langsung situasi tersebut, perlu membuat pernyataan sikap dan rekomendasi.

Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo, Dewan Pertimbangan DPP Gerakan Bela Negara (GBN) – Foto: M. Fahrizal

Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo, Dewan Pertimbangan DPP Gerakan Bela Negara (GBN) mengatakan, bahwa dewasa ini, pascapelaksanaan Pemilu 2019, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Bela Negara (GBN) mendapat perhatian dan aduan dari masyarakat yang menyatakan, banyak masalah pelik berupa aduan kecurangan selama proses pemilihan umum berlangsung. Hingga gugurnya para petugas KPPS yang mencapai lebih dari 500 orang hingga awal Mei 2019.

Bahkan, sebagian masyarakat berani menyatakan, kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Antara lain, hilangnya beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), upaya pencurian C1, hingga kasus salah input C1 dalam rekapitulasi penghitungan suara.

Gugurnya para petugas KPPS juga telah memicu pembentukan tim pencari fakta penyebab berbagai kematian tersebut.  Apabila hal ini terus berlangsung, akan memicu potensi konflik yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Padahal, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat 1 menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali”.  Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2 juga menyatakan,  “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.”

Bahkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 menyatakan, “Dalam  menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien”.

Menyikapi situasi nasional pascaPemilu 2019, Gerakan Bela Negara sebagai organisasi yang berketuhanan Yang Maha Esa mengajak seluruh elemen bangsa, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Keagamaan yang berasaskan Pancasila untuk ikut menjaga dan menyuarakan Pemilu agar diselenggarakan berdasarkan prinsip Pemilu yang telah diundangkan dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 di atas.

Terakhir, GBN sangat berharap, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, dan Aparat Sipil Negara (ASN) khususnya penyelenggara Pemilu, juga menjunjung tinggi komitmen terhadap amanat Pancasila dan UUD 1945. Bagaimana pun, TNI, POLRI, dan ASN terikat penuh dalam Saptamarga, Tribrata dan abdi negara yang harus dijalankan.

Aparat pemerintah yang melanggar sumpah, berarti melanggar Pancasila dan UUD 1945. Kapan pun, kejujuran dan keadilan seharusnya sudah melekat pada diri seorang tentara, polisi dan abdi negara hingga hayat tidak dikandung badan.

“Dalam bulan Ramadan yang menuntut kejujuran kita, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyepakati, menjaga Pemilu tetap Jurdil sebagai bagian dari bela negara,” ujar Agustadi Sasongko Purnomo dalam konferensi pers, Rabu (8/5/2019) di Gedung Djoang 45, Jakarta.

Mayjen TNI (Purn) Budi Sujana, Ketua Umum Gerakan Bela Negara menyampaikan, perihal duduk bersama antara 01 dan 02 menyelesaikan penghitungan suara, menurutnya tidak efisien. Jika memang menginginkan penghitungan yang konkret justru semua kembali ke TPS.

Menurutnya, jika ada masalah dalam penghitungan justru para petugas TPS yang seharusnya duduk bersama. Sehingga jika terjadi masalah di tingkat dua, tingkat satu, dan mungkin pusat, jika ditelusuri tentu berasal atau berawal dari tingkat TPS.

“Kalau yang lain justru malah bikin ngaco, bikin macem-macem. Karena yang utama yang betul-betul suara rakyat, yang mencoblos itu adanya di TPS. Jadi itu yang harus dihitung bersama secara terbuka,” ucapnya.

Budi menambahkan, di negara lain, dari hitungan di TPS, kemudian langsung dimasukkan ke dalam komputer. Dalam beberapa hari selesai. Kenapa di Indonesia malah menjadi ramai dan berbelit-belit.

“Sudah saatnya kita harus jujur, dan adil, dan kita harus kembali kepada cita-cita pendiri bangsa dan negara,” tegasnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!