hut

Gubernur NTB Minta OPD Tindak Lanjuti Temuan BPK

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MATARAM – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Zulkiflimansyah, meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan perbaikan, termasuk terkait pengelolaan aset yang dinilai merugikan daerah.

“Agar apa yang menjadi temuan dan rekomendasi perbaikan dari BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) NTB langsung ditindak lanjuti oleh OPD,” kata Zul, sapaannya, di Mataram, Jumat (24/5/2019).

Dikatakannya, meski Pemprov NTB berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018, namun belumlah sempurna, ketika masih ada temuan.

Temuan BPK tersebut, harus menjadi bahan evaluasi untuk ke depan lebih baik dalam hal pengelolaan keuangan. Khususnya penatausahaan aset, sehingga tidak merugikan daerah dan bisa menjadi temuan kembali.

“Upaya dilakukan untuk mempertahankan opini WTP delapan kali berturut-turut. Untuk itu, menjadi tugas Inspektorat melakukan terobosan, terutama terkait dengan masalah aset untuk dapat dilaksanakan di masa mendatang,” katanya.

Aset pemprov  NTB di kawasan Gili Terawangan, Lombok Utara menjadi salah satu sorotan BPK dalam hal penatausahaan. Foto: Turmuzi

Lebih lanjut dikatakan, untuk penilai aset, NTB harus memiliki sumber daya manusia yang memadai. Masalah sewa sejumlah aset strategis yang nilai sewanya rendah, seperti di Gili Trawangan, Lapangan Golf Golong dan lainnya juga menjadi atensi dan sedang dilakukan evaluasi.

Tetapi sebagai daerah yang bersahabat dengan investasi, Pemprov akan menghormati kontrak kerjasama yang sudah ditandatangani. Investasi itu salah satu indikator menghormati kontrak.

Sebelumnya, Auditor Utama VI BPK RI, Dori Santoso mengatakan, meski NTB mendapatkan Opini WTP terkait LHP atas LKPD, tapi BPK masih menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp7,7 miliar dalam laporan keuangan Pemprov NTB 2018.

Dalam LHP atas LKPD Pemprov NTB, ada tujuh poin yang menjadi temuan terkait sistem pengendalian intern (SPI) maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan UU. Pertama, pengelolaan rekening pada Pemprov NTB belum tertib. Kedua, penatausahaan aset tetap belum dilaksanakan secara memadai.

Ketiga, kesalahan klasifikasi penganggaran pada 15 OPD dan BLUD. Keempat, penyelesaian enam paket pekerjaan pada dua OPD terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan. Kelima, kekurangan volume realisasi pekerjaan atas 12 paket pekerjaan pada empat OPD.

Keenam, pemanfaatan aset tetap, peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD tidak tertib. Ketujuh, pelaksanaan kontrak produksi atas aset Pemprov NTB di Gili Trawangan tidak sesuai ketentuan.

Lihat juga...