Honorer di NTB Tidak Terima THR

Editor: Mahadeva

MATARAM – Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2019, menyebut, yang menerima Tunjangan Hari Raya (THR) adalah PNS, TNI, Polri, pejabat negara, penerima tunjangan dan Pensiunan.

Kepala Pelaksana Tugas (Plt), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Provinsi Nusa Tenggara Barat, Zainul Islam / foto : Turmuzi

Sementara untuk tenaga honorer tidak mendapatkan THR. “Kalau mengacu pada PP 36 tahun 2019, yang disebutkan menerima THR kan hanya itu, honorer tidak termasuk yang menerima, karena mereka bekerja sesuai kontrak,” kata Kepala Pelaksana Tugas (Plt), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Provinsi Nusa Tenggara Barat, Zainul Islam, Senin (20/5/2019).

Tidak adanya THR bagi tenaga honorer tersebut, berlaku di semua daerah. Tapi mereka juga bekerja? Tenaga honorer bekerja, tapi sesuai dengan kontrak, bahwa yang diterima itu adalah honor secara bulanan. Dengan kebijakan tersebut, tenaga honorer di NTB, hanya akan menerima gaji Mei, yaitu Rp2.125.000. Pencairan dipastikan akan dilakukan sebelum lebaran.

Untuk THR bagi ASN, TNI, Polri dan Pensiunan, akan cair 10 hari sebelum lebaran. Saat ini sedang diproses, total anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp40 miliar. “Total anggaran dikeluarkan untuk gaji tenaga honorer baik tenaga pendidik maupun pemerintahan bulan ini mencapai Rp50 miliar, data terahir Pemprov NTB, jumlah tenaga honorer ada 8.000 orang,” ungkapnya.

Awan, salah satu tenaga honorer di Mataram mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah tersebut. Meskipun diakui, di dalam perjanjian, gaji yang diterima berdasarkan tanda tangan kontrak. Menurutnya, mengenai kerja, tenaga honorer juga bekerja seperti PNS. Bahkan tidak jarang beban kerja lebih besar. Terlebih, sekarang ini momen jelang perayaan lebaran, honorer tentu juga berharap bisa mendapatkan THR. Tapi karena kebijakannya sudah seperti itu, mereka mengaku tidak bisa berbuat banyak.

Lihat juga...