hut

Jadi Tersangka KPK, MA Nonaktifkan Hakim PN Balikpapan

Editor: Mahadeva

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah Memberikan Keterangan Pers Terkait Pemberhentian Sementara Hakim PN Balikpapan KYT di Gedung MA – Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Mahkamah Agung memberhentikan sementara (nonaktif) hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kayat (KYT). Penonaktifan dilakukan berdasarkan SK pemberhentian sementara yang ditetapkan di Jakarta 6 Mei 2019.

Pemberhentian sementara dilakukan, pascapenetapan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KYT menjadi tersangka dugaan suap putusan membebaskan terdakwa kasus pemalsuan surat.

“MA memutuskan untuk memberhentikan sementara atau nonaktifkan hakim KYT sebagai hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan. Karena saat ini yang bersangkutan tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus suap,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, Senin (6/5/2019).

Meskipun Hakim KYT dinonaktifkan dari jabatan hakim, yang bersangkutan tetap menerima uang pemberhentian sebesar 50 persen dari penghasilan terakhir terhitung 1 Juni 2019. “Hakim KYT tetap mendapatkan uang pemberhentian, dan akan diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50 persen dari penghasilan terakhir, terhitung sejak 1 Juni 2019 mendatang,” ujarnya.

Abdullah mengatakan, pemberhentian dilakukan agar yang bersangkutan fokus menghadapi kasus hukum yang sedang berproses di KPK. Harapannya proses yang berlangsung, tidak mengganggu kerja yang bersangkutan. “Pemberhentian ini dilakukan agar yang bersangkutan fokus pada kasus yang sedang dihadapinya, sehingga tidak mengganggu kinerja yang bersangkutan menjadi hakim di PN Balikpapan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Hakim KYT ditangkap KPK pada Jumat (3/5/2019) di halaman parkir PN Balikpapan. Saat hendak menuju mobilnya, Hakim KYT diamankan, dan petugas KPK menemukan uang Rp100 juta di dalam mobil tersebut.

Uang itu diduga diletakkan oleh Jhonson Siburian, pengacara bekas terdakwa kasus pemalsuan surat tanah bernama Sudarman. KYT merupakan Ketua majelis hakim perkara dengan terdakwa Sudarman. Pada Desember 2018, KYT memvonis Sudarman bebas dari segala dakwaan jaksa. Padahal jaksa menuntut Sudarman di hukum penjara lima tahun.

Selain Hakim KYT, KPK menetapkan Sudarman dan pengacaranya, Jhonson Siburian, sebagai tersangka. Kayat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang No.31/1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20/2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Sudarman dan Johnson disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang No.31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20/2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!