Kapolri Ingatkan Kerawanan Situasi

Editior: Koko Triarko

JAKARTA –  Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, mengecek pasukan gabungan Operasi Ketupat 2019. Dalam amanatnya, Kapolri mengingatkan soal kerawanan situasi, karena berbarengan dengan proses pemilu.

“Tahun ini dilakukan bersamaan dengan proses tahapan Pemilu 2019. Karena itu, potensi kerawanan lebih beda dibanding tahun sebelumnya. Akan lebih kompleks. Ada berbagai gangguan yang diidentifikasi, di antaranya terorisme, kejahatan konvensional seperti copet, begal, premanisme, dan lain-lain, aksi intoleransi dan kekerasan,” kata Tito, dalam amanat apel di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2018).

Tito berharap, operasi yang dimulai 29 Mei sampai 10 Juni 2019 dapat berjalan dengan sukses. Terlebih, infrastruktur tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu.

“Keberhasilan tahun lalu juga akan tercapai di tahun ini. Terutama, banyaknya infrastruktur yang lebih dikembangkan dengan baik. Kerja keras dan kebersamaan menjadi kunci dalam rangka operasi ketupat 2019,” ucap Tito.

Menurutnya, pengamanan Lebaran tahun ini akan lebih kompleks. Polri sudah mengidentifikasi beberapa gangguan yang dinilai dapat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat.

“Di antaranya adalah aksi terorisme, kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, seperti pencurian, perampokan, penjambretan, begal, premanisme dan lain-lain, aksi intoleransi dan kekerasan, kelancaran dan keselamatan transportasi, baik di darat, laut, dan udara, serta kemungkinan permasalahan stabilitas ketersediaan harga dan ketersediaan bahan pokok. Di samping tentunya yang harus kita waspadai bencana alam, dan gangguan lain yang bersifat natural atau pun yang berhubungan dengan manusia,” ungkapnya.

Menurut  Tito, permasalahan terkait stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dan bencana alam, tetap menjadi potensi kerawanan yang harus diantisipasi secara optimal dalam Operasi Ketupat Tahun 2019.

Tito menambahkan, apel gelar pasukan memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengecek persiapan personel, peralatan, dan seluruh aspek operasi. Termasuk sinergi dan soliditas seluruh komponen penyelenggara.

“Kedua, apel ini diselenggarakan dengan maksud untuk menunjukkan kesiapan penyelenggaraan operasi kepada publik, sehingga akan menumbuhkan rasa tenang, rasa aman, dan rasa nyaman bagi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan sepanjang bulan Ramadan dan Lebaran,” imbuhnya.

Operasi Ketupat 2019 diselenggarakan di seluruh provinsi, dengan 11 provinsi yang menjadi prioritas, yaitu wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, Lampung, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Papua.

“Operasi akan melibatkan 160.335 personel gabungan, terdiri atas 93.589 personel dari Polri, 13.131 dari TNI, 18.906 personel dari kementerian dan dinas terkait, 11.720 personel satuan kepolisian PP, 6.913 sukarelawan dari pramuka, serta sukarelawan lainnya dari ormas kemasyarakatan dan kepemudaan sebanyak 16.076 orang,” ujarnya.

Operasi Ketupat 2019 akan digelar di 2.448 pos pengamanan, 746 pos pelayanan, 174 pos terpadu, 12 lokasi cek poin sepeda motor pada pusat aktivitas masyarakat, lokasi rawan gangguan kamtibmas, serta lokasi rawan gangguan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas.

Objek pengamanan dalam Operasi Ketupat tahun 2019 ini, antara lain 898 terminal, 379 stasiun kereta api, 592 pelabuhan, 212 bandara, 3.097 pusat perbelanjaan, 77.000 lebih tempat keagamaan, serta 3.500 lebih objek wisata.

Hadir dalam apel pasukan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, dan Gubernur DKI, Jakarta Anies Baswedan.

Peserta apel berasal dari POLRI, TNI, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Basarnas, dan lainnya. Tito dan Hadi menjadi inspektur upacara. Dari atas mobil, keduanya mengecek pasukan.

Lihat juga...