Komisi Yudisial Imbau Hakim dan Masyarakat Bijak Bermedsos

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, Farid Wajdi - Foto: M. Hajoran Pulungan

JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) mengajak semua hakim, masyarakat, khususnya generasi milenial untuk bijak dalam berinteraksi di media sosial (medsos).

Wewenang KY yang termuat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim mengandung makna preventif dan represif.

“Menjaga berarti KY melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sedangkan menegakkan bermakna KY melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar KEPPH,” kata Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY, Farid Wajdi di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Menurut Farid, media sosial adalah  media online, para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.

Kegiatan pencarian ilmu, produktivitas ekonomi, dan aktivitas lainnya yang memanfaatkan media sosial, sebut Farid, sebagai alat untuk berinteraksi sudah tergolong pengguna media sosial.

“Ciri-ciri media sosial, di antaranya konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang, isi pesan muncul tanpa penghambat, konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat maupun dijadwalkan. Pengguna media sosial adalah kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri,” jelas Farid.

Lebih jauh Farid mengatakan, banyak rambu-rambu media sosial yang perlu diperhatikan. Apa pun yang tidak pantas di offline, jangan lakukan di online. Sebelum menulis tambah Farid, belajarlah berpikir dulu. Jangan sampai jempol bertindak lebih cepat dari otak.

Untuk konteks hakim, Farid menjelaskan dalam salah satu butir KEPPH adalah arif dan bijaksana. Sehingga hakim diharapkan bertindak sesuai norma hukum, agama, dan kesusilaan.

Bebas dari pengaruh siapa pun, tidak ada konflik kepentingan, tidak boleh memberikan keterangan/pendapat terkait substansi perkara, tidak boleh memberikan komentar terhadap putusan.

“Penggunaan media sosial penting, tetapi digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak meninggalkan jejak digital yang tidak baik. Untuk itu, hakim, masyarakat dan anak muda sebagai generasi milenial yang akan menjadi calon-calon hakim harus hati-hati untuk menggunakan media sosial.

Setiap perbuatan kita di media sosial akan menjadi jejak digital. Untuk itu generasi milenial harus mencerminkan kepribadiannya yang proporsional,” ungkapnya.

Lihat juga...