Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Daftarkan Sengketa Pilpres

JAKARTA — Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subiyanto-Sandiaga Uno, diwakili tim kuasa hukumnya mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hari ini kami mewakili dan mendampingi beliau mengajukan permohonan sengketa Pemilihan Umum Presiden,” ujar Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, di Gedung MK Jakarta, Jumat malam (24/5/2019).

Bambang mengatakan dalam permohonan tersebut pihak Prabowo-Sandi menyampaikan beberapa argumen penting. Kendati demikian apa substansi dari argumen tersebut belum bisa disampaikan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi.

“Tapi ketika sudah diregistrasi, mudah-mudahan itu bisa diakses oleh publik,” ujar Bambang.

Bambang kemudian menjelaskan pihaknya mencoba merumuskan apakah benar adanya tindak kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi perolehan suara untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 tersebut.

“Ada berbagai argumen diajukan di dalam permohonan dan beberapa alat bukti yang mendukung, untuk menjelaskan hal itu,” kata Bambang.

Bambang mengatakan Indonesia bukan sekedar negara hukum, namun juga negara yang berpijar dan menjunjung kedaulatan rakyat.

“Jadi hukum harus berpijak dan menjunjung kepada kedaulatan rakyat, jika Indonesia ingin mewujudkan negara hukum yang demokratis,” ujarnya.

Bambang Widjajanto berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menangani dugaan kecurangan pemilu yang diajukan pihaknya. “MK bukan lembaga kalkulator yang bersifat numerik,” ujar Bambang.

​Bambang mengatakan permohonan yang ia ajukan salah satunya agar MK bisa merumuskan apa benar terjadi tindakan kecurangan yang bisa dikualifikasi sebagai terstruktur sistematis dan masif.

“Ada bukti pendukung menjelaskan hal itu,” ujar Bambang.

Bahwa laporan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif​​​​​​​ itu sebelumnya telah ditolak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menurut Bambang alasan penolakan lebih disebabkan ketidakmampuan lembaga pengawas pemilu itu.

“Misalnya seperti laporan kami soal sistem IT KPU yang bermasalah, Bawaslu sepertinya tidak punya ahli IT tersendiri sehingga harus tidak menerima laporan itu,” ujar Bambang.

Ketua tim kuasa hukum BPN 02, Bambang Widjajanto (keempat kiri), saat konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2019) malam. (Ant)

Bambang merasa bersyukur telah menyampaikan permohonan pelaporan kecurangan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bambang berharap MK sebagai lembaga yang profesional bisa memeriksa kecurangan tersebut.

Saat di dalam Gedung MK, Ketua Tim Kuasa Hukum Bambang Widjojanto menyerahkan 51 bukti gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Sementara, MK menjadwalkan akan melakukan verifikasi dokumen pada 11 Juni 2019. Setelahnya proses pemeriksaan di MK akan dilakukan selama 14 hari kerja untuk mengadili perkara dugaan kecurangan hasil pemilihan umum tersebut.

Permohonan yang diajukan tersebut akan melalui proses verifikasi terlebih dahulu sebelum sampai ke tangan hakim konstitusi. Permohonan itu nantinya akan diregistrasi pada 11 Juni 2019.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana pada 14 Juni 2019. Saat itu, hakim akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan berserta barang bukti yang diajukan.

Kemudian Mahkamah Konstitusi akan melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian pada 17 Juni 2019. Adapun putusan akhir sengketa Pilpres nantinya akan dibacakan pada 28 Juni 2019.

Gemuruh takbir diteriakkan massa mengiringi kepulangan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno usai mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim BPN keluar dari Gedung MK sekitar pukul 23.30 WIB, Jumat malam.

Mereka mencoba bersalaman dan berswafoto dengan Tim BPN sesaat sebelum hendak memasuki mobil, berbagai dukungan semangat berjuang terdengar dari mulut para pendukung.

Berdasarkan pantauan, gemuruh dan gema takbir dari ratusan pendukung itu tetap dikumandangkan meskipun kendaraan yang membawa Tim BPN telah menjauh dari Gedung MK.

Selain takbir, massa juga menyanyikan yel-yel dukungan terhadap Prabowo-Sandi dengan diselingi teriakan ucapan terima kasih kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berjaga di sekitar gedung tersebut. (Ant)

Lihat juga...