LKPD DKI Jakarta WTP, BPK Masih Berikan Beberapa Catatan

Editor: Mahadeva

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta perihal LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018 di gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019) – Foto Lina Fitria

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

LKPD Tahun Anggaran 2018 DKI Jakarta, yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Raihan WTP tersebut, mempertahankan predikat yang sama, yang diterima tahun lalu. “Mereka semua bekerja siang-malam dalam arti yang sesungguhnya. Laporan-laporan audit bermunculan bisa sampai jam dua sampai tiga pagi,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Anies menyebut, semua orang yang terlibat telah menunjukkan kerja keras tanpa kenal letih. Hal itu memotivasi untuk menghasilkan LHP yang berkualitas dan bermanfaat. “Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian ini bukanlah akhir dari suatu proses perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi merupakan titik awal untuk lebih meningkatkan kualitas akuntabilitas,” ujarnya.

Dalam LHP, kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, BPK mengungkapkan temuan antara lain, penyusunan anggaran pembangunan pada dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kurang memadai.

Hal tersebut mengakibatkan jumlah pagu dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan, melebihi kebutuhan. Temuan lainnya, masih terdapat kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan, dan ketidakpatuhan dalam proses pengadaan dari belanja barang/jasa dan belanja modal.

Kemudian adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum atau kurang, dikenakan denda keterlambatan pada beberapa SKPD.

Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, mengatakan, LHP 2018 Pemprov DKI Jakarta dinyatakan WTP. Predikat itu didapat, untuk kedua kalinya dan selama dua tahun beruntun. “Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” ujar Bahrullah.

Bahrullah menyebut, WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa, mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Tapi, WTP bukan jaminan laporan keuangan yang bersih dari praktik kecurangan.  “Hal tersebut menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen Pemprov DKI Jakarta untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan, dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik. Kami berharap agar capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” jelas Bahrullah.

Kendati demikian, masih ada beberapa kekurangan dalam laporan keuangan DKI Jakarta. Kekurangan tersebut diminta segera dibenahi. “Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” tandasnya.

Kekurangan yang dimiliki dalam laporan keuangan Pemprov DKI adalah temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan antara lain, pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap belum selesai dan masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap.

Terdapat aset Fasilitas Sosial (fasos) dan Fasilitas Umum (fasum) berupa tanah, yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI namun masih dimanfaatkan oleh pengembang. Terdapat bangunan fasos dan fasum yang sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan oleh pengembang, namun belum diserahkan kepada Pemprov DKI.

Program Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU), masih berada di rekening penampungan (escrow) dan belum dimanfaatkan oleh penerima bantuan.

Laporan keuangan tersebut disampaikan saat rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta perihal LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018 di gedung DPRD Jakarta.

Lihat juga...