hut

LPPOM MUI Terus Kawal Proses Sertifikasi Halal

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), berkiprah secara nyata dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. 

“Karena saya kira sudah sama-sama tahu, kalau Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sejatinya bukan mendelusi LPPOM MUI. Tapi memberikan penguatan LPPOM MUI di dalam proses seritifikasi halal,” kata Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, di Jakarta Timur, Senin (27/5/2019) malam.

Bahwa di dalam UUJPH tersebut ada istilah Lembaga Produk Halal (LPH), Lembaga Sertifikasi Profesi (LPS) dan Lembaga Akreditasi, menurut Lukman, adalah fungsi-fungsi LPPOM MUI.

Jadi, yang akan terjadi adalah LPPOM MUI membelah diri. Apakah itu sebagai entitasnya yang berbeda-beda, tetapi fungsi itu sudah dijalankan selama ini.

“Jadi LPH itu salah satu bidang di LPPOM MUI, itu bidang auditor namanya. Kalau serifikasi personal, itu memang sudah ada LPS-nya. Kemudian akreditasi itu juga telah ada bidang standar. Bidang-bidang itu sudah ada lama di LPPOM MUI,” ungkapnya.

Jika kemudian secara entitas berbeda-beda atau tetap menjadi entitas yang satu tetapi unitnya berbeda, menurutnya, nanti dilihat dari perkembangan situasinya.

“Tetapi secara struktur dan sumber daya manusia (SDM), sudah siap, tidak ada masalah, dan kita akan kawal terus proses sertifikasi halal,” ujar Lukman.

Apalagi, memahami fungsi LPPOM MUI sebagai pelindung umat, maka  terus melakukan pengembangan. “Insyaallah nanti pada saat halal bihalal akan launching System Cerification Online generasi ketiga,” tandasnya.

Jadi, jelas dia, aplikasi Serol itu mengalami generasi ketiga. “Nah, ini orang sedang bicara sistem aplikasi halal, kita sudah bicara generasi ketiga,” tukasnya.

Menurutnya, hal itu suatu bukti, bahwa LPPOM MUI akan terus melakukan proses mengawal dan melakukan sertifikasi halal. “Nah, ini saya kira penting posisi LPPOM MUI,” ujarnya.

Apalagi, katanya, pada posisi saat ini meskipun Peraturan Pemerintah (PP) UUJPH sudah ditanda tangani, tetapi belum bisa dijalankan. Karena memang secara struktur dan infrastruktur, pemerintah belum siap.

Karena PP saja belum cukup, harus ada turunan-turunan lainnya. Misal PMA, SKB dan MoU dengan instansi lain. Itu masih banyak yang harus disiapkan selain infrastrukrur.

“Dalam keadaan seperti itu, tentu sertifikasi halal tidak bisa stagnan atau kosong. Jadi harus kita bekerja mengawal proses sertifikasi halal,” tandasnya.

Lukman juga mengimbau para pengusaha untuk terus melalukan sertifikasi halal. Karena tetap ada masa berlakunya di dalam implementasi UUJPH.

Lihat juga...