hut

Masa Tugas Investigator KPPU Diperpanjang

Editor: Koko Triarko

BALIKPAPAN – Masa tugas tim investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia, yang menangani sejumlah kasus jumbo, diperpanjang. Hal ini menyusul belum diperolehnya sejumlah alat bukti yang mendukung proses penyelidikan. Penjelasan ini diungkapkan Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih, saat berada di Balikpapan.

Menurutnya, tim investigator masih mengumpulkan alat bukti untuk memutus perkara dugaan kartel pada harga tiket pesawat. Sejumlah pihak yang berperkara telah dimintai keterangan. Alat bukti yang harus dihimpun KPPU, antara lain surat, terlapor, saksi dan petunjuk serta ahli.

“Ketika alat buktinya sudah terpenuhi, kami akan lanjutkan proses,” kata Guntur Syahputra Saragih, Minggu (19/5/2019).

Ada pun perkara yang ditangani adalah tarif tiket pesawat, kargo serta rangkap jabatan di maskapai Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air.

Perkara tersebut diselidiki, karena KPPU mencium aroma adanya pelanggaran undang-undang persaingan usaha.

“Saya pastikan, perkara tiket, perkara kargo dan rangkap jabatan tidak berhenti,” ungkap Guntur Saragih.

Terkait klaim penurunan harga tiket oleh pemerintah, KPPU menilai belum terlihat hasilnya. “Dari sekian lama klaim penurunan, belum pernah terjadi. Apalagi, jika melihat faktor inflasi belakangan ini yang seharusnya naik,” terangnya.

KPPU menilai, Kementerian Perhubungan sudah menganggap harga saat ini sudah excessive pricing (antara harga aktual dengan harga yang normal).

“Kalau dugaan kami benar, berarti sejalan. Karena kartel itu turunannya excessive pricing,” katanya.

Selain perkara tersebut, sejumlah kasus yang masih ditangani KPPU RI di antaranya persoalan harga impor garam, bawang putih. Sedangkan perkara di KPPU wilayah V Balikpapan, sedang menangani kasus tender pekerjaan pembangunan jalan Kopi-Kopi Sungai Parit di kabupaten Paser, dan peningkatan jalan dalam kota kabupaten Paser, serta pembangunan jaringan distribusi air bersih di PPU.

Guntur Saragih berharap, kerja sama dengan media terus diperkuat dalam rangka pengawasan kerja KPPU kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran persaingan usaha.

“Media memiliki kekuatan kontrol bagi kepentingan masyarakat. Apalagi, kemampuan di lapangan dalam mendapatkan data dan informasi terkait isu-isu aktual,” jelasnya.

Guntur menambahkan, KPPU dan media memiliki tugas yang mirip, yakni sama-sama berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hasil kerja KPPU ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat luas.

Dalam kesempatan itu, Humas KPPU RI, Zulfirman, juga menyampaikan sedikit paparan atas keaktifan kantor wilayah dalam mempublis hasil kerja atau kegiatan-kegiatan KPPU melalui media massa.

KPPU RI memiliki 6 kantor wilayah, yakni Kanwil I di Medan, Kanwil II di Batam,  Kanwil III di Bandung, Kanwil IV di Surabaya, Kanwil V di Balikpapan dan kanwil VI di Makasar.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!