Nelayan di Sikka Berharap Rumpon Liar Ditertibkan

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu melakukan penertiban rumpon-rumpon liar yang dipasang pemilik kapal jaring dari Jawa dan Bali. Rumpon-rumpon tersebut dipasang mengelilingi laut Sawu, Timor dan Flores, sehingga membuat ikan sulit masuk ke perairan dangkal.

“Kami kesulitan menangkap ikan cakalang dan tuna di dalam radius 30 mil laut. Hampir semua ikan berukuran besar sudah tidak masuk ke laut dangkal lagi, akibat banyak rumpon liar tersebut,” tutur Syarifudin, nelayan Sikka, Senin (27/5/2019).

Ditemui saat menjual ikan cakalang di pasar Wuring, Syarifudin menjelaskan, kapal-kapal jaring berukuran besar tersebut berasal dari pulau Jawa dan Bali. Mereka memiliki modal besar dan memasang rumpon dalam jumlah besar.

Direktur Wahana Tani Mandiri, Carolus Winfridus Keupung. -Foto: Ebed de Rosary

“Kami nelayan kecil yang hanya memiliki kapal di bawah 5 GT, terpaksa harus berlayar dan memancing di luar jarak 30 mil. Padahal, dulu kita cuma berlayar 5 sampai 10 mil saja sudah banyak ikan cakalang dan tuna,” ungkapnya.

Bahkan, lanjutnya, ikan tongkol pun sulit ditangkap di perairan 12 mil. Ikan-ikan tersbeut selalu bermain di sekitar rumpon-rumpon besar, sehingga pemerintah pusat harus tertibkan rumpon-rumpon liar tersebut.

“Sekarang saja untuk memancing ikan tuna, kalau nasib bagus sekali berlayar bisa dapat 2 ekor berukuran hingga 50 kilogram. Kalau lagi apes, paling hanya satu ekor ukuran di bawah 30 kilogram,” tuturnya.

Menurutnya, paling banyak ikan tuna yang ditangkap hanya berukuran 25 kilogram hingga 30 kilogram saja. Kebanyakan ikan tuna yang ditangkap merupakan jenis tuna sirip biru, sementar tuna sirip kuning sangat jarang.

“Kalau dapat tuna sirip kuning, harganya lumayan mahal. Tuna sirip biru bisa laku Rp50 ribu sampai Rp75 ribu, per kilogramnya, sementara sirip kuning bisa Rp100 ribu per kilogram,” ungkapnya.

Direktur Wahana Tani Mandiri, Carolus Winfridus Keupung, mengatakan, permasalahan rumpon ini selalu dibicarakan dengan pemerintah. Termasuk saat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, ke NTT.

“Perusahaan besar dari luar NTT memiliki modal besar, sehingga mereka bisa pasang rumpon sesukanya. Apalagi, tidak ada kapal patroli yang rutin melakukan patroli minimal seminggu sekali,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah mau melakukan penertiban, tetapi persoalan ini belum terjawab. Harus ada kapal patroli khusus dengan biaya yang besar, sehingga bisa rutin melakukan patroli.

“Kalau dibiarkan terus, bagaimana nelayan kecil di NTT bisa mendapatkan penghasilan yang layak? Kalau perusahaan besar meskipun rumponnya diambil, besoknya mereka sudah pasang lagi,” ungkapnya.

Lihat juga...