OTT Hakim, Komisi Yudisial Dorong Percepat RUU Jabatan Hakim

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus - Foto: M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus, mendorong DPR dan Pemerintah segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim karena materi dalam rancangan ini diharapkan dapat mencegah perilaku korupsi serta memperbaiki tata kelola rotasi dan mutasi hakim.

RUU Jabatan Hakim ini sangat memperkuat independensi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sehingga dalam melakukan tugas bebas dari intervensi.

“Harapan kita, DPR bersama Pemerintah kembali membahas RUU Jabatan Hakim, kita lihat masih ada saja hakim yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terakhir, hakim PN Balikpapan, Kayat, terkena OTT pada 3 Mei lalu. Komisi Yudisial terus mendorong RUU Jabatan Hakim,” kata Jaja Ahmad Jayus di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Menurut Jaja, perbaikan tata kelola rotasi dan mutasi hakim penting dilakukan ke depan baik untuk mencegah perilaku korupsi maupun mengurangi kejenuhan bertugas di suatu tempat, dan mendekatkan hakim dengan anggota keluarganya.

“Yang pasti, KY berharap manajemen hakim mulai dari rekrutmen sampai rotasi dan mutasi dimasukkan ke dalam RUU. Dan kita yakin proses pembahasan RUU Jabatan Hakim akan berjalan lancar, dan optimis bisa diselesaikan pada masa keanggotaan DPR sekarang,” ujarnya.

Menurut Jaja, selama ini KY dan Mahkamah Agung memandang RUU Jabatan Hakim sangat penting karena inisiatif dari wakil rakyat. RUU ini sudah dibahas beberapa kali dalam forum akademik dan konsultasi publik. Salah satu ide yang diajukan Komisi Yudisial adalah shared responsibility.

“Konsep shared responsibility ini bermakna pembagian tanggung jawab mulai proses rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, dan pengawasan hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hakim,” sebutnya.

RUU Jabatan Hakim ini sendiri lanjut Jaja, sudah lama dibahas antara DPR dan pemerintah, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda RUU tersebut akan disahkan oleh DPR. Adanya sejumlah pasal yang belum ada kesempatan bersama sehingga RUU tersebut belum bisa disahkan.

“Dengan dorongan ini, kita ingin RUU Jabatan Hakim ini segera dibahas dan kemudian disahkan sebagai undang-undang. Melihat RUU ini sangat penting, melihat banyak hakim yang terjerat kasus, khususnya korupsi,” ungkapnya.

Lihat juga...