Pelaksanaan Putusan MK Memperlihatkan Kualitas Bernegara

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

Sekjen Mahkamah Konstitusi M Guntur Hamzah - Foto: M. Hajoran Pulungan

JAKARTA – Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK), M. Guntur Hamzah, menyebutkan, putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan.

Pelaksanaan terhadap putusan tersebut akan memperlihatkan kualitas bernegara hukum. Karena, semakin tinggi ketaatan terhadap putusan MK, semakin tinggi pula paralel dengan tingkat kualitas bernegara hukum.

“Salah satunya adalah dengan melihat seberapa tinggi tingkat pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan selama ini oleh pemerintah,” kata Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah, di Gedung MK Jakarta, Senin.

Guntur Hamzah, menjelaskan, putusan MK selain bersifat final dan mengikat, daya mengikat putusan MK juga bersifat erga omnes. Namun, MK tidak memiliki instrumen melaksanakan atau menindaklanjuti putusan-putusan MK, karena hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah.

“Pelaksanaan putusan MK diserahkan kepada tingkat kepercayaan publik terhadap MK. Oleh karena itu, supaya putusan MK bisa dilaksanakan sepenuhnya, maka diperlukan tingkat kepatuhan seluruh warga negara. Dalam konteks inilah sesungguhnya yang ingin disampaikan, bahwa tidak ada istilah putusan MK tidak dapat dilaksanakan, yang ada adalah dilaksanakan sepenuhnya,” ungkapnya.

Walaupun dalam praktiknya, lanjut Guntur Hamzah, ada yang dilaksanakan sebagian dan ada yang belum dilaksanakan. Kenapa belum dilaksanakan, sebutnya, karena putusan MK sifatnya prospektif, berlaku sejak diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum sampai ke depan.

Guntur Hamzah mengatakan, sepanjang 2018 MK hanya mengabulkan 15 perkara dari 114 pengujian undang-undang yang diputus perkaranya.

Selain itu, sebanyak 42 perkara dinyatakan ditolak, 47 perkara tidak dapat diterima, satu perkara dinyatakan gugur, tujuh perkara ditarik kembali, dan dua perkara lainnya MK tidak berwenang untuk memeriksa.

“Dari seluruh putusan pada 2018, sebanyak 32 perkara diputus tanpa melalui tahap proses pemeriksaan persidangan. Hal demikian dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ketika suatu perkara dianggap MK memiliki substansi perkara yang sudah sangat jelas, maka MK tidak perlu dan tidak relevan mendengarkan keterangan pihak-pihak lain,” ujarnya.

Guntur Hamzah, menambahkan, sepanjang 2018 MK juga menyelenggarakan sidang dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sebanyak 1.142 kali dengan rincian, sidang panel dilaksanakan 348 kali, sidang pleno 384 kali, dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilaksanakan 410 kali.

Lihat juga...