Pemprov Malut Diminta Segera Membayar Tunggakan Honor PTT

Ilustrasi - Guru mengajar - Dok CDN

TERNATE – Guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA dan SMK di 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara meminta pemprov membayar honor mereka yang tertunggak sejak Januari 2019.

Para guru meminta, honor bisa dibayar sebelum Idul Fitri 1440 Hijriah. “Untuk memenuhi kebutuhan menghadapi Idul Fitri, harapan kami satu-satunya adalah honor yang belum dibayar selama lima bulan itu, jadi kami mohon pengertian dari pemprov untuk segera menyelesaikannya sebelum Lebaran ini,” kata salah seorang guru PTT SMA di Ternate, Nurhayati, Sabtu (25/5/2019).

Jika Pemprov Maluku Utara (Malut) memiliki kepedulian terhadap guru PTT, yang disebutnya selama ini sudah menunjukan pengabidan membantu kelancaran pendidikan, diharapkan dapat pula memberikan pula Tunjangan Hari Raya (THR). Tambahan satu bulan honor kepada guru yang berstatus PNS/Apartur Sipil Negara (ASN).

Guru PTT lain, Salahuddin, dari Kabupaten Halmahera Selatan mengatakan, mereka merasa senang dengan kebijakan Pemprov Malut yang menaikkan honor guru PTT dari Rp750.000 menjadi Rp1.000.000 per bulan. Bahkan rencananya, pada pertengahan 2019 akan dinaikkan menjadi Rp1.500.000 per bulan.

Tetapi perasaan senang itu berubah menjadi kecewa, karena sudah lima bulan pemprov tidak membayar honorarium guru PTT. Para guru PTT harus berhutang dan mencari pekerjaan sampingan, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Malut, Salim Abubakar, mendesak Pemprov Malut untuk segera membayar honor guru PTT di 10 kabupaten dan kota. Jumlahnya ada lebih dari 2.600 orang guru. Mereka merupakan manusia biasa, yang sudah pasti memiliki kebutuhan hidup, tertutama menghadapi Idul Fitri.

Para guru PTT itu, selama ini memiliki peran besar membantu mengatasi keterbatasan guru ASN di SMA dan SMK. Tidak sedikit, SMA dan SMK di Malut yang proses belajar mengajarnya bisa berjalan maksimal, karena keberadaan para guru PTT tersebut. Oleh karenanya, sudah seharusnya pemprov memberi perhatian serius, terutama kelancaran pembayaran honor.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Malut, Imran Yakub, mengatakan, keterlambatan pembayaran honor guru PTT SMA dan SMK, karena masih harus melakukan verifikasi. Utamanya, terhadap keberadaan mereka yang disinyalir ada yang tidak lagi aktif mengajar.

Sedangkan khusus untuk THR bagi guru PTT, termasuk pegawai PTT lainnya di lingkup Pemprov Malut, kemungkinan besar tidak ada. Hal itu dikarenakan, pemprov tidak mengalokasikan anggaran THR untuk pegawai PTT. (Ant)

Lihat juga...