Pengangguran di DKI Jakarta 2019, Turun

Editor: Satmoko Budi Santoso

Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta, Sri Haryati menjelaskan terkait dengan penurunan pengangguran terbuka, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019). - Foto: Lina Fitria

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI mencatat, mengalami penurunan sebesar 0,21 persen Year on Year (YoY) pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pada Februari 2019, TPT Provinsi DKI Jakarta sebesar 5,13 persen, atau turun jika dibandingkan pada Februari 2018 yaitu sebesar 5,34 persen.

Jumlah pengangguran berkurang sebanyak 10,53 ribu orang, semula dari 290,12 ribu orang pada Februari 2018, berkurang menjadi 279,59 ribu orang pada Februari 2019.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta, Sri Haryati, mengatakan, angka ini menunjukkan tren pencapaian TPT terbaik selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini disebabkan kinerja di sektor-sektor perekonomian meningkat.

“Kami bisa menurunkan angka pengangguran hingga 10.530 orang. Ada target lima tahunan tapi tidak langsung ke tingkat pengangguran, tetapi ke pencapaian penyaluran tenaga kerjanya dengan target pencapaian tahun ini 21.000 orang,” kata Sri kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Masih berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2019 sebesar 5.167.920 orang, atau mengalami peningkatan sebesar 28.850 orang dari Februari 2018 yang hanya 5.139.080 orang.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta berupaya, menyelesaikan permasalahan pengangguran dengan cara memfasilitasi perluasan kerja dan kesempatan kerja.

Pada tahun 2018 Disnakertrans DKI Jakarta, telah melakukan berbagai kegiatan sebagai upaya mengurangi jumlah pengangguran di DKI Jakarta.

“Melaksanakan pelatihan para pencari kerja di 7 (tujuh) Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) dengan jumlah peserta pelatihan 12.702 orang dari 23 kejuruan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPS, Suhariyanto, mengakui, bahwa tren angka TPT pada Februari setiap tahunnya menunjukkan penurunan. Pada Februari 2019, jumlah pengangguran berkurang sebanyak 50 ribu orang dari 6,87 juta orang pada Februari 2018 menjadi 6,82 juta orang.

Meski demikian, angka pengangguran terbuka di kota yang sebesar 6,3 persen masih lebih tinggi dibanding desa yakni 3,45 persen.

“Kami setiap tahun menerbitkan dua kali angka pengangguran, yakni Februari dan Agustus. Tapi kami tak membandingkan angka saat ini dengan Agustus tahun lalu karena ada faktor musiman seperti masa panen yang tentu berpengaruh ke serapan tenaga kerja,” jelas Suhariyanto melalui keterangan tertulis.

Angka sebesar 5,01 persen ini sejatinya menunjukkan kualitas penyerapan lapangan kerja yang baik. Sebab, penurunan angka pengangguran ini terjadi di tengah tingkat partisipasi angkatan kerja yang juga meningkat.

BPS mencatat, tingkat partisipasi angkatan kerja Februari 2019 di angka 136,18 juta orang atau tumbuh 1,67 persen dibanding tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari sektornya, sektor perdagangan menyerap tenaga kerja terbanyak dalam setahun belakangan dengan jumlah 920 ribu orang, yang disusul oleh sektor akomodasi makan dan minum dengan jumlah 700 ribu orang.

Hanya saja, pekerja sektor pertanian ternyata berkurang 590 ribu dalam setahun. Meski demikian, Suhariyanto bilang ini merupakan hal yang wajar, mengingat pekerja di sektor pertanian memang rentan bergeser ke sektor lainnya.

“Tapi kalau melihat angka-angka tersebut, pemerintah sebaiknya menggerakkan ekonomi di sektor perdagangan dan pertanian agar penyerapan tenaga kerja lebih baik ke depan,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, angka TPT ini masih menyisakan masalah fundamental tersendiri, yakni lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang masih mendominasi angka pengangguran.

Data BPS mengatakan, 8,92 persen dari total tingkat partisipasi angkatan kerja adalah pengangguran lulusan SMK. Kemudian, 7,92 persen dari total tingkat partisipasi angkatan kerja adalah pengangguran lulusan diploma.

“Hal ini memang harus menjadi perhatian pemerintah yang serius karena ini mengulangi tren-tren sebelumnya,” tutupnya.

Lihat juga...