hut

Pengawas BPJS Kesehatan Ingatkan Rumah Sakit untuk Lakukan Akreditasi

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

BALIKPAPAN — Kisruh terhentinya sementara layanan kesehatan di salah satu rumah sakit di Balikpapan terhadap pengguna layanan Badan Peyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) beberapa waktu lalu, mendapat perhatian Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ahmad Ansyori menjelaskan, praktek penyelengaraan sistem jaminan nasional berdasarkan sistem penilaian kinerja.

“Penilaian sistem kinerja ini ada dua hal, yaitu peraturan yang harus dilengkapi, dan praktek layanan masyarakat,” kata Ahmad Ansyori.

Dari sisi peraturan, rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan harus terakreditasi. “Akreditasi rumah sakit yang menjadi mitra tidak bisa ditawar. Karena itu merupakan standar peraturan yang harus dipenuhi,” imbuhnya.

Agar masalah serupa tak terulang, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan meminta Dinas Kesehatan setempat agar menyiapkan berkas akreditasi rumah sakit yang akan berakhir.

“Jauh-jauh hari setiap rumah sakit harus diingatkan, sehingga tidak ada yang mengalami kejadian serupa,” katanya. Meski demikian, Ansyori berharap masalah tersebut tidak mengganggu layanan kesehatan kepada masyarakat.

Dewan pengawas melakukan lokakarya Sistem Jaminan Sosial Nasional yang secara khusus membahas masalah akreditasi rumah sakit. Dalam konteks reformasi program jaminan sosial tersebut, DJSN sebagai pengawas eksternal BPJS menyampaikan perkembangan terkini implementasi SJSN dan BPJS dari hasil monitoring dan evaluasi di lapangan.

“Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Balikpapan yang menjadi peserta JKN-KIS, sehingga masyarakatnya bisa menikmati layanan kesehatan yang setara,” kata Ansyori saat kegiatan berlangsung di Balikpapan. Hal itu sesuai dengan prinsip ekuitas atau kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan yang dibentuk dalam UU 24/2011 diamanatkan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan ini berstatus badan hukum publik, yang berbeda dengan badan hukum persero, mempunyai tugas dan wewenang untuk memperluas kepesertaan dan meningkatkan manfaat jaminan sosial. Implementasi penyelenggaraan jaminan sosial yang reformatif dilakukan sejak 1 Januari 2014.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Balikpapan Sugianto mengungkapkan saat ini Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo sudah melayani dengan normal sejak pada 20 Mei 2019, setelah sebelumnya ada penyesuaian pelayanan sementara terkait dengan habisnya masa berlaku akreditasi.

“RSKD sudah mengajukan perpanjangan akreditasi dan survei telah dilakukan oleh tim, sehingga pada 20 Mei pelayanan kembali normal,” sebutnya.

Disebutkannya, ada tiga rumah sakit yang melayani BPJS Kesehatan yang masa berlaku akreditasinya habis. Sehingga saat ini pihaknya mendorong rumah sakit tersebut untuk segera melakukan pengurusan akreditasi.

“Kita terus upayakan untuk mendorong agar segera mengurus masa berlakunya akreditasi. Di Balikpapan ada dua rumah sakit, satu RSKD yang masih mengurus perpanjangan, dan satu lagi masa berlakunya akan habis bulan Juni. Kemudian yang satu lagi salah satu rumah sakit di Penajam juga akan habis,” ujar Sugianto.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

»
escort99.com