Pentingnya Literasi, Tugas Lembaga Kearsipan Daerah Sadarkan Masyarakat

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Kondisi penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan daerah saat ini masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan banyak permasalahan yang diakibatkan tidak adanya arsip.

Demikian juga dengan permasalahan perpustakaan. Kondisi nyata tersebut di atas akan menjadi tantangan kerja dalam menyelenggarakan kearsipan dan perpustakaan di daerah.

“Perpustakaan yang ada rata-rata memiliki buku yang lama dan kurang lengkap. Tempatnyanya pun sangat sempit dan tidak nyaman untuk standar sebuah perpustakaan,” sebut Remigius Nong, salah seorang mahasiswa, Jumat (24/5/2019).

Saat ditemui di kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah kabupaten Sikka, Remigius mengatakan, para mahasiswa dan pelajar di kabupaten Sikka hanya datang ke kantor perpustakaan untuk bisa berinternet.

“Para pelajar hanya datang ke kantor kearsipan dan perpusakaan  untuk bisa akses internet gratis. Di tempat ini terbuka 24 jam dan dilengkapi dengan meja dan kursi sehingga kami bisa nyaman mencari bahan-bahan pelajaran melalui internet,” ungkapnya.

Menurutnya, bagaimana mau mengembangkan literasi kalau bahan bacaan yang disediakan di perpustakaan juga sangat minim. Pemerintah daerah, saran Remigius, harus memiliki kantor perpustakaan yang layak. Bahan bacaan baik koran, majalah dan buku-buku pun harus tersedia dan lengkap.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, dalam sambutan saat rapat temu konsultasi pimpinan lembaga kearsipan dan perpustakaan daerah kabupaten dan kota se-NTT tahun 2019 dan dibacakan wakil bupati Sikka mengatakan, banyak juga terjadi permasalahan kearsipan dan perpustakaan di tingkat pemerintah daerah.

Gubernur NTT Vicktor Bungtilu Laiskodat. Foto: Ebed de Rosary

“Lembaga kearsipan dan perpustakaan memiliki beban tanggung jawab yang besar untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya literasi kepada seluruh masyarakat. Dengan literasi akan terwujud pola pikiran perilaku yang positif yang dapat mendukung terselenggaranya kearsipan dan perpustakaan di daerah,” ujarnya.

Di organisasi perangkat daerah yang ada, kata Viktor, masih banyak arsip penting atau arsip vital yang tidak terawat bahkan hilang. Hal ini akan berakibat hukum yang dapat dialami dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

Demikian pula aspek perpustakaan, sesungguhnya perangkat daerah juga memiliki peran pokok dalam memberikan literasi kepada masyarakat. Namun sebutnya, perangkat daerah belum dapat melakukan itu karena berbagai alasan teknis yang sering ditemukan dalam perencanaan pembangunan.

“Aspek kearsipan dan perpustakaan program pemerintah provinsi NTT. Melalui kegiatan pariwisata estate tiap destinasi pariwisata harus disediakan sarana atau prasarana bagi perpustakaan. Ini dapat turut aktif mengimplementasikan penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan di daerah ini,” sebutnya.

Kepada segenap pengelola kearsipan, Viktor menyampaikan, tugas yang diemban saat ini sangat mulia. Sebab jika arsip hilang maka negara pun bisa hilang atau peradaban suatu bangsa juga bisa hilang.

“Demikian juga jika tidak ada perpustakaan maka kita akan menghadapi generasi muda bangsa yang terbelakang pendidikannya dan keterampilannya. Saya mengajak kita semua tetap semangat untuk pekerjaan yang mulia ini dan ambil manfaat dari transformasi ilmu yang diperoleh,” harapnya.

Sementara itu, Ir. Robertus Ongo, MM, menyampaikan, kegiatan konsultasi kearsipan dan perpustakaan yang dilakukan pemerintah provinsi NTT untuk menyamakan persepsi. Dengan begitu antara pimpinan lembaga kearsipan dan perpustakaan, dalam penyelenggaraan kearsipan akan sesuai peraturan dan perundang–undangan yang berlaku.

“Hal ini untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kearsipan dan perpustakaan. Juga merumuskan kebijakan kearsipan dan perpustakaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan sesuai kondisi yang dihadapi dewasa ini,” ucapnya.

Lihat juga...