Penyelewengan Dana Bantuan Gempa di NTB Ditelusuri

Editor: Mahadeva

MATARAM – Badan Penanggulanganan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat bersama Polda NTB menelusuri dugaan adanya penyimpangan penyaluran dana bantuan gempa.

Kepala BPBD NTB, Ahsanul Khalik saat memaparkan upaya penelusuran penyelewengan dana bantuan gempa di daerahnya, Kamis (16/5/2019) /Foto : Turmuzi

Aktivitas permainan untuk mendapatkan keuntungan tersebut diduga melibatkan aplikator, tenaga fasilitator dan kelompok masyarakat (Pokmas). “Kita bersama Polda NTB telah mulai melakukan penelusuran terhadap Pokmas, tenaga fasilitator dan aplikator yang diduga bermain mencari keuntungan dari bantuan dana pembangunan rumah tahan gempa masyarakat korban gempa” kata Kepala BPBD NTB, Ahsanul Khalik, Kamis (16/5/2019).

Selain dengan Polda NTB, upaya tersebut juga melibatkan BPKP, Kejaksaan serta pemerintah kabupaten terdampak gempa. Upaya penelusuran dilakukan dengan membuat tim khusus, untuk membantu termasuk dalam upaya pengawasan.

Khalik menduga, salah satu penyebab progres dan persentase pembangunan rumah bantuan di Kabupaten Lombok Utara masih rendah, adalah adanya dua permainan dan penyelewengan dana, yang dilakukan oleh oknum Pokmas, aplikator dan fasilitator. “Pembangunan RTG (Rumah Tahan Gempa) bukan terkendala teknis, tapi adanya dugaan permainan di lapangan, dan itu sedang kita telusuri untuk ditindak tegas,” katanya.

Salah satu modus yang dilakukan adalah, adanya upaya untuk mensubkontrakan kegiatan oleh aplikator yang sudah terlegalisasi. Subkontrakkan ke pihak kedua atau ketiga, sementara aplikator yang disubkontrakan adalah lembaga abal – abal, karena tidak terdaftar.

Sementara fasilitator bermain, di samping menjadi fasilitator juga menjadi aplikator, yang ditawarkan kepada Pokmas untuk mendapatkan fee banyak. “Yang jelas semua ditelusuri dan akan dirapikan, kalau nanti dari hasil penelusuran ditemukan fakta di lapangan, maka aplikator, fasilitator yang bermain akan kena sanksi. Bahkan tenaga Fasilitator akan dipecat,” tegasnya.

Temuan tersebut, telah sampaikan BPBD kepada Kalak BPBD kabupaten dan kota, dan harus segera didata dan diberhentikan. Mengingat, pelanggaran dan penyelewengan sekecil apapun harus diantisipasi, dan Presiden Joko Widodo sudah mengatakan, tidak boleh ada potongan dana bantuan gempa untuk masyarakat serupiah pun.

Wakil Ketua KPK, Basariah Panjaitan saat datang ke Mataram menyampaikan, selama proses penanganan bencana gempa di beberapa daerah Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menerima aduan dari masyarakat.

Basaria mengaku prihatin, dengan laporan dari masyarakat tersebut. Dalam situasi masyarakat yang dilanda bencana, masih saja ada oknum tidak bertanggungjawab, mau melakukan korupsi. Atas laporan tersebut, KPK telah menerjunkan tim untuk menyelidiki mekanisme anggaran penanganan gempa disalurkan dan digunakan. Kendati demikian, pengawasan dan penanganan penggunaan anggaran gempa diharapkan bisa dilakukan dan diselesaikan aparat penegak hukum di daerah.

Lihat juga...