hut

Perlindungan Hak Pekerja di Era Ekonomi Digital

OLEH NURUS S. MUFIDAH

Nurus S. Mufidah - Foto: Istimewa

DI Indonesia pekerja dengan menggunakan platform digital semakin meningkat.  Nadiem Makarim, pendiri dan CEO Go-jek (2018), menyatakan bahwa jumlah pengemudi transportasi online tembus di angka 1 juta orang yang tersebar di penjuru di Indonesia.

Sementara itu, Perwakilan Masyarakat Transportasi (2018) menyebutkan, sekitar 500.000 pekerja di Jakarta. Kementrian Perhubungan menyatakan jika pada 2018 jumlah pengemudi yang dimiliki satu aplikasi mencapai 175.000 orang.

Peningkatan ini berimplikasi positif terhadap perekonomian negara, namun disisi lain ada masalah besar yang hingga saat ini nampaknya belum mendapatkan perhatian khusus dari pengambil kebijakan di tanah air.

Salah satu isu yang masih tertinggal dan terlupakan adalah terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja di era ekonomi digital. Lantas perlindungan hak seperti apakah yang dibutuhkan oleh pekerja di era ekonomi digital ini?

Peluang Ekonomi Digital dalam Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Digital atau gig ekonomi merupakan istilah yang menjadi perbincangan baik di level nasional maupun internasional. Kehadiran ekonomi digital bergantung pada pekerja dengan kontrak sementara yang terus berkembang di era industri 4.0.

Jika dilihat dari perspektif bisnis, kehadiran ekonomi digital ini membuka kesempatan bagi usaha kecil menengah untuk berkembang di Indonesia. Lebih lanjut kehadiran ekonomi digital ini mewujudkan sebuah tranformasi baru di dunia kerja.

Bisa dikatakan bahwa komponen penting dalam ekonomi digital adalah sebuah platform digital termasuk web platform, dimana pekerjaan dialihdayakan secara terbuka, lintas wilayah dan lokasi berdasarkan aplikasi (apps).

Bisnis rintisan yang berbasis teknologi (start-up) di Indonesia pun kini berkembang pesat. Beberapa di antaranya yaitu Gojek, Traveloka, Tokopedia dan Bukalapak termasuk dalam jajaran ‘unicorn ‘.

Hubungan Kerja dalam Ekonomi Digital

Pekerjaan dalam ekonomi digital seringkali dianggap pekerjaan jenis baru yang berbeda dengan pekerjaan tradisional pada umumnya. Hanya saja, berdasarkan International Labour Organization (ILO) dalam laporannya yang dirilis pada 2018 tentang ‘Platform Tenaga Kerja Digital dan Masa Depan Kerja: menuju Pekerjaan yang Layak di Dunia Online’ menyebutkan, bahwa argumen dan pernyataan mengenai pekerja ekonomi digital adalah jenis baru. Merupakan sebuah cara untuk menghindari aturan ketenagakerjaan yang ada.

Sesungguhnya jenis pekerjaan ekonomi digital bukanlah jenis pekerjaan baru. Pekerjaan ini nampak menjadi jenis pekerjaan yang baru hanya karena dipergunakannya teknologi untuk mengkoordinasikan pekerjaan ini. Selebihnya sama saja dengan jenis-jenis pekerjaan tradisional lainnya.

Platform kerja di era digital seringkali merekrut pekerja dengan janji kemerdekaan dan fleksibilitas waktu kerja serta tempat kerja. Dengan janji ini pekerja sering diklasifikasikan sebagai “self-employed” atau pekerja independen.

Dengan klasifikasi ini pekerja di era ekonomi digital harus setuju pada syarat bahwa mereka pekerja independen atau dianggap mitra kerja oleh platform dimana mereka bergabung.

Tapi pada kenyataannya ada sisi ambiguitas di dalamnya, pihak penyelenggara platform akan memberikan sanksi jika pekerja menolak pekerjaan atau menyalahi standar atau aturan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara platform.

Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa salah satu karakter utama dari platform kerja di era digital adalah berusaha untuk meminimalisir hubungan kerja langsung antara pekerja dan pemberi kerja (Hjorth and Lehdonvirta, 2017).

Dengan pengelompokan mereka sebagai pekerja independen ini akan menyebabkan pekerja di era ekonomi digital berada di luar perlindungan hukum ketenagakerjaan termasuk pada hak mendapatkan upah minimum.

Lemahnya hubungan kerja ini berakibat pada kepastian aktivitas kerja. Seringkali pekerja tidak mempunyai kepastian kerja dan harus mencari kesempatan sendiri tanpa ada kepastian dia mendapatkan dan melakukan aktivitas pekerjaan apa keesokan harinya.

Inilah yang membuat mereka berbeda dari pekerjaan tradisional pada umumnya, dimana pemberi kerja bertanggung jawab memastikan akan adanya aktivitas pekerjaan secara reguler.

Belum Ada Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Era Ekonomi Digital

Saat ini belum ada aturan yang jelas terkait platform atau penyedia jasa aplikasi. Penyedia jasa aplikasi itu sendiri yang mengatur ketentuan perjanjian layanan mereka.

Ekonomi digital memberikan kesempatan pada pekerja untuk bekerja dari mana saja dengan waktu yang bebas dan memilih sendiri jenis pekerjaan apa yang sesuai dengan pekerja tersebut. Di sisi yang lain terdapat risiko ketika bekerja dalam situasi tersebut yakni terkait status hubungan kerja dan hak-haknya.

Contohnya, sepanjang tahun 2018 dan awal 2019, beberapa kali sopir ojek online mendemo pihak penyedia aplikasi terkait tarif yang ditentukan sepihak oleh penyedia aplikasi. Pekerja, merasa keberatan dengan tarif yang terlalu rendah yang dipatok sepihak oleh penyedia aplikasi.

Tentu, ini mempengaruhi pendapatan bulanan para pekerja. Sementara pada pekerja tradisional memiliki perlindungan terkait upah minimum yang merupakan bagian dari jaring pengaman sosial. Berdasarkan hubungan kerja yang bersifat kemitraan, perlindungan upah minimum ini menjadi tidak berlaku bagi pekerja ojek online.

Pekerja dianggap independen sehingga harus mematuhi segala aturan yang dibuat termasuk dalam hal ini terkait tarif. Hubungan kerja “kemitraan” antara penyedia aplikasi dan sopir sangat tidak setara.

Pun demikian ketika mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak. Para sopir ini tidak mempunyai mekanisme yang bisa ditempuh seperti umumnya pekerja tradisional yang dapat menempuh mekanisme hukum melalui pengadilan hubungan industrial (PHI).

Pekerja juga tidak bisa meminta bantuan serikat pekerja pada saat mengalami permasalahan dalam hubungan kerjanya. Dengan status sebagai “mitra” membuat mereka tidak bisa bergabung dalam serikat pekerja layaknya pekerja lainnya.

Padahal, berdasarkan hukum ketenagakerjaan pekerja berhak bergabung dalam serikat pekerja. Sehingga dalam menghadapi pihak penyedia jasa aplikasi, pekerja ojek online hanya membuat aliansi-aliansi yang sangat berbeda dengan serikat pekerja yang dilindungi oleh undang-undang.

Hubungan kerja yang rentan akibat dari kemajuan di bidang tehnologi ini harusnya juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk memberikan aturan yang memuat perlindungan hak-hak pekerja ekonomi digital.

Penting rasanya bagi pemerintah untuk membuat aturan-aturan ketenagakerjaan yang sesuai kebutuhan di era ekonomi digital demi mewujudkan kerangka kerja layak (decent work), sesuai dengan standar dan norma ketenagakerjaan nasional dan internasional.

Apa saja itu? Misalnya terkait bentuk dan hubungan kerja, upah minimum, kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan sosial.

Sudah selayaknya pemerintah mengambil langkah serius menghadapi kondisi ini dengan melengkapi aturan-aturan perlindungan demi menjawab perubahan zaman seiring dengan kemajuan teknologi. Ini adalah pekerjaan rumah ke depan bagi presiden dan jajarannya pada pemerintahan baru nanti. ***

Nurus S. Mufidah, pengacara, alumni Program Master pada Global Labour University (GLU) Germany. Saat ini bekerja pada program Better Work Indonesia/Yayasan Kemitraan Kerja (YKK).

 

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!