hut

Ratusan Massa KRBF Demo Desak Usut Dugaan Korupsi

Editor: Satmoko Budi Santoso

LARANTUKA – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bersatu Flotim (KRBF) menggelar demonstrasi ke kantor Kejaksaan Negeri Larantuka, Kepolisian Resort Flores Timur (Polres Flotim) serta DPRD Flotim.

Massa meminta agar Polres Flotim, Kejari Larantuka dan KPK RI segera mengusut tuntas berbagai dugaan korupsi.

“Kami mendesak Polres Flotim dan Kejari Larantuka serta KPK RI untuk segera mengusut tuntas berbagai dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Juga dugaan penyalahgunaan wewenang yang terjadi sebagaimana telah dilaporkan KRBF beberapa waktu lalu,” sebut ketua Koalisi Rakyat Bersatu Flotim (KRBF), Maria Sarina Romakia, Kamis (9/5/2019).

Maria Sarina Romakia, Ketua Koalisi Rakyat Bersatu Flotim (KRBF). Foto: Ebed de Rosary

KBRF, tegas Erna, sapaannya, melihat bahwa kepemimpinan bupati Anton Gege Hadjon dan wakil bupati Agsutinus Payong Boli saat ini telah gagal menyejahterakan masyarakat. KRBF menuntut bupati dan wakil bupati Flotim secara berbesar hati mengundurkan diri.

“Kami mendesak DPRD Flotim untuk sesegera mungkin memberhentikan Anton Gege Hadjon dan Agustinus Payong Boli dari jabatannya sebagai bupati dan wakil bupati Flotim. Kami juga mendesak dibatalkannya pembangunan gedung DPRD Flotim,” ujarnya.

Dikatakan Erna, implementasi dari program visi misi utama, desa membangun kota menata, hingga saat ini hampir tidak dapat ditemukan. Bahkan seluruh proses pembangunan yang terjadi justru menimbulkan sejumlah soal yang berkaitan dengan dugaan praktik KKN.

“Seluruh proses pembangunan yang terjadi justru menimbulkan sejumlah soal yang berkaitan dengan dugaan praktik KKN yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. Bahkan diduga kuat ada penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.

Pensiunan Polwan Polres Flotim ini mencontohkan, program pembangunan infrastruktur seperti Jembatan Tambatan perahu (JTP) di Sagu, pembangunan air bersih di kecamatan Ile Boleng, pelaksanaan program hibah kepada kelompok masyarakat atau selamatkan orang muda yang menunjukkan lemahnya proses perencanaan hingga pelaksanaan.

“Ada juga pembangunan talud pengaman pantai di desa Bubu Atagamu kecamatan Solor Selatan yang mana semuanya menunjukkan lemahnya proses perencanaan, penganggaran dan penunjukan pelaksana. Hasilnya mubazir dan tidak dimanfaatkan sebagaimana tujuan pembangunan,” ujarnya.

Pembangunan gedung baru DPRD Flotim, kata Erna, menelan dana Rp34,9 miliar diduga kuat menyalahi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu lemah dalam perencanaan, cacat prosedural dan ditengarai menyalahgunakan kewenangan.

“Timbul tenggelamnya berbagai persoalan yang mencuat ke permukaan selama lebih kurang 2 tahun pemerintahan ini semakin menjelaskan bahwa kepemimpinan bupati dan wakil bupati Flotim saat ini tidak memiliki kapasitas dan kompetensi,” sebutnya.

Bupati dan wakil bupati saat ini, tambah Erna, tidak memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mengendalikan pemerintahan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan harapan masyarakat.

Wakil Bupati Flotim, Agustinus Payong Boli, saat berdialog dengan KRBF saat aksi pertama mengatakan, pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Koalisi Rakyat Bersatu Flotim yang datang menyampaikan aspirasi mereka, terkait dengan pembangunan gedung DPRD Flotim.

“Pemerintah sifatnya terbuka dan partisipatif, sehingga kelompok mana pun yang ingin menyampaikan keinginan dan harapan, kami terbuka dan menerima. Ini luar biasa, aspirasi masyarakat disampaikan langsung daripada hanya didengar di media sosial dan disampaikan sepotong-sepotong. Serta menimbulkan kericuhan dan kegaduhan,” tegasnya.

Lihat juga...